Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.
“Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” ujar Nanik dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (27/9).
Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.
“Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyampaikan bahwa hotline ini telah beroperasi sejak Kamis (25/9).
“Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hida.
Selain menerima aduan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.
Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.
Sebelumnya, kasus keracunan siswa sekolah yang diduga pascakonsumsi MBG terus terjadi di beberapa daerah sejak program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dimulai secara resmi 6 Januari 2025.
Organisasi pemerhati pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendata setidaknya ada lebih dari lima ribu anak mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025.
“Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini,” demikian siaran pers JPPI pada Kamis (18/9) malam.
Peningkatan kasus keracunan yang terungkap pun disebutkan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, baik dari sisi jumlah maupun sebaran lokasi.
JPPI pun menduga jumlah keracunan menu MBG lebih besar karena diduga ada sekolah, pemda, atau aparat yang menutupi kabar tersebut.
“Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus,” katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk membahas program MBG di tengah marak kasus keracunan.
Ia mengaku segera memanggil Dadan karena sudah tiba di Indonesia pada Sabtu (27/9) sore, setelah menjalani lawatan ke empat negara selama satu pekan.
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari. Saya monitor ada perkembangan [isu MBG] itu,” ujar Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (27/9).
