MEUREUDU — Kejadian pemukulan terhadap Kepala Dapur MBG Yayasan Pionir di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, memicu gelombang kekecewaan masyarakat. Aksi tersebut menambah daftar dugaan tindakan kekerasan Hasan Basri yang sebelumnya juga sempat mencuat ke publik.
Masyarakat, khususnya kalangan pemuda, menilai bahwa perilaku kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Hal itu dikatakan Dedi Saputra, Pemuda Pidie Jaya Anti-Premanisme, kepada Atjehwatch.com Kamis 30 Oktober 2025.
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan dan tindakan premanisme, terlebih jika dilakukan oleh pejabat publik. Kami menuntut agar pihak penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan kekerasan yang terjadi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” kata Dedi.
Menurutnya, tindakan seperti itu mencoreng wibawa pemerintahan daerah dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Pemuda Pidie Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam ruang publik maupun pemerintahan.
“Pemimpin seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Bila tindakan seperti ini dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang beradab,” Ujar Dedi.
Adapun langkah yang Didesak oleh Publik:
Penegakan hukum secara transparan dan adil oleh aparat kepolisian terhadap dugaan kekerasan tersebut.
Evaluasi etika dan perilaku pejabat publik oleh pihak berwenang, termasuk lembaga etik pemerintahan daerah.
Perlindungan terhadap korban dan saksi agar tidak terjadi tekanan atau intimidasi selama proses hukum berlangsung.
Gerakan moral pemuda anti-premanisme untuk menjaga marwah daerah dan memastikan kepemimpinan di Pidie Jaya berjalan dengan santun, beretika, dan berkeadilan.
Langkah hukum yang didorong oleh publik
Penyelidikan dan penyidikan pidana oleh pihak kepolisian terhadap dugaan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
Pemanggilan saksi dan korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
Penerapan prinsip equality before the law, bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat daerah.
Pemeriksaan etik dan moralitas jabatan oleh lembaga pengawasan internal pemerintah daerah dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) bila diperlukan.
Dedi menegaskan Pemberian perlindungan hukum bagi korban dan saksi agar proses hukum berjalan objektif dan tanpa intervensi.
“Gerakan moral ini bukan untuk menyerang individu, tetapi untuk menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas pejabat publik di Kabupaten Pidie Jaya.” Tegas Dedi Saputra.[Mul]
