Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM melaunching pembentukan kepengurusan bank sampah induk kecamatan dan bank sampah unit gampong di Cafe Meulaboh Premium pada Minggu (16/11/2025).
Tarmizi mengucapkaan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam rangakaaian persiapan Aceh Barat menuju adipura, mulai dari pelatihan sebanyak tiga kali, kemah adipuran bagi Satgas Gampong hingga pembentukan struktur pengurusan bank sampah pada hari ini.
“Kita bukan hanya fokus pada target untuk mendapatkan adipura saja, tapi kita ingin kedepan kota Meulaboh ini bersih dari dan ketika datang tamu dari luar daerah melihat kota Meulaboh ini bebas dari sampah,” kata Tarmizi.
Dikatakan Tarmizi, ketika ketika ada tamu yang datang dari luar daerah maka yang dilihat atau dikunjungi adalah Meulaboh, maka apa yang terlihat di kota Meulaboh apakah itu bersih atau kotor maka itu la gambaran dia terhadap Aceh Barat.
“Kita juga ingin mengedukasi anak – anak kedepan jika dia melihat sampah dia tahu bahwa sampah itu ada nilainya mala dia akan membuang sampah pada tempatnya. Kita sudah sebarkan tong sampah yang terpilah baik itu sampah organik maupun anorganik di sejumlah titik di kota Meulaboh,” katanya.
Untuk di Kecamatan Johan Pahlawan kata Tarmizi, target pengadaan tong sampah ada sebanyak 500 unit, dia juga berharap agar kesadaran akan penting nya untuk membuang sampah pada tempatnya dapat dilakukan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.
“Berbicar tentang sampah, salah satu yang harus menjadi peehatian khusus adalah Tampat Pembuangan Akhir (TPA), jadi saat ini sampah yang dibuang ke sana itu 130 ton per harinya. Jadi sampah itu harus dikelola maka butuh alat berat seperti eksavator dan buldozer, eksavator kita sudah ada makanya kita beli buldozer khusus untuk di TPA,” ujar Tarmizi.
Tarmizi juga mengimbau kepada semua perusahaan yang ada di Aceh Barat untuk dapat rerlibat dalam pengelolaan atau penanganan sampah melalui dana CSR sesuai dengan amanah dari Presiden Republik Indonesia.
“Bukan hanya dari APBD saja, kalau APBD amanahnya itu 3 persen, kalau 3 persen dari APBD kita itu hampir Rp 50 miliar tidak mungkin karena kita tidak ada uang, makanya perlu kerjasama seluruh perusahaan untuk aktiv membantu program pemerintah,” ujarnya.
