Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa anggaran untuk memperbaiki fasilitas rusak akibat banjir serta longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 25,41 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat mengikuti rapat terbatas penanganan banjir Sumatra bersama Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.
“Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” kata Suharyanto.
Sementara itu, biaya perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun, sedangkan Sumatra Barat mencapai Rp 13,52 triliun. Suharyanto menyampaikan, biaya tersebut masih berpotensi bertambah karena BNPB masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak,” jelasnya.
Suharyanto menjelaskan biaya tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, pengungsi, dan masyarakat umum.
Kemudian, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan hilang, mencukupi stok logistik secara berjenjang dari tingkat desa/gampong sampai ke daerah tingkat atasnya.
“Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi),” tutur Suharyanto.
Suharyanto juga menyampaikan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi masyarakat terdampak bencana banjir. Huntara akan dibangun oleh anggota satuan tugas (satgas) TNI dan Polri.
“Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden),” tutur Suharyanto.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek dan program yang berada di kementeriannya.
Dia menegaskan dirinya tak akan menoleransi siapapun yang mengambil keuntungan dari kesulitan yang dihadapi masyarakat.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” jelas Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan banjir Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025).
Dia menginstruksikan aparat kepolisian mengusut pihak-pihak yang memperkaya diri ditengah penderitaan masyarakat. Prabowo juga memerintahkan jajarannya menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ada indikasi kecurangan.
“Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tuturnya.
Prabowo menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di tanah air.
“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ujar dia.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa bencana yang terjadi menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan dan sumber daya harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat.
“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” pungkas Prabowo.
