Banda Aceh – BKO Sat Brimob Polda Banten bersama personel Polsek Tanah Jambo Aye membersihkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Citra Bangsa Kabupaten Aceh Utara yang rusak terdampak bencana banjir akhir November 2025 lalu.
“Pembersihan difokuskan pada lumpur, sampah, dan sisa material banjir yang menggenangi lingkungan sekolah,” kata Kapolsek Tanah Jambo Aye, Kapolsek Tanah Jambo Aye, AKP Agus Halamoan Lubis dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Jumat.
Kegiatan pembersihan tersebut dipimpin oleh Danki Sat Brimob Polda Banten, Ipda Rosi Komara, dengan melibatkan personel BKO Sat Brimob Polda Banten serta personel Polsek Tanah Jambo Aye.
AKP Agus mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan, sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan fasilitas umum pascabencana alam yang melanda Aceh.
“Melalui kegiatan ini diharapkan fasilitas sekolah dapat segera difungsikan kembali sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan normal seperti sebelumnya,” ujarnya.
Kegiatan pembersihan sekolah itu, sejauh ini telah mencapai sekitar 60 persen dan dilanjutkan kembali besok hingga selesai 100 persen.
“Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung, situasi dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif,” katanya.
“Polres Aceh Utara terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat dalam setiap situasi, termasuk dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana, sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat,” tegas AKP Agus.
Disisi lain, BKO Sat Brimob Polda Aceh juga melaksanakan bakti sosial pembersihan fasilitas pendidikan, yakni sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.
Hingga sore hari, pembersihan SDN 15 Seunuddon berhasil dituntaskan 100 persen. Kegiatan ini juga sebagai bentuk komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat membantu pemulihan kehidupan sosial pascabencana.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) semester genap tahun ajaran 2025/2026 bakal dimulai secara serentak pada 5 Januari 2026. Pemerintah Aceh, juga terus berupaya maksimal agar proses ini bisa berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
