BANDA ACEH – Tim tangkap buron Kejaksaan Tinggi atau Kejati Aceh berhasil menangkap buron kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak. Jarimah merupakan istilah dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada perbuatan yang dilarang syariat karena merugikan manusia dan agama.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Aceh Ali Rasab Lubis mengatakan buron tersebut adalah Suliadi alias Yah Di, 63 tahun, yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Suliadi merupakan warga Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.
“Suliadi berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, pada Jumat, 6 Februari 2026, sekitar pukul 13.00 WIB,” ujar Ali pada Jumat, 6 Februari 2026.
Menurut Ali, kasus ini bermula pada 22 Juli 2024, ketika terdakwa diduga melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak di rumahnya. Dia ditahan dan menjalani persidangan. Dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 10/JN/2025/MS.Jth tanggal 16 Juni 2025, terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
Namun jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/Ag/JN/2025 tanggal 18 September 2025 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
“Terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 150 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani,” ucap Ali.
Namun, saat akan dilakukan eksekusi putusan, terpidana Suliadi tidak diketahui keberadaannya sehingga ditetapkan sebagai DPO Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Upaya pencarian dan penangkapan dilakukan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor R-57/L.1.10/Dip.4/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025.
Berdasarkan hasil pemantauan dan kegiatan intelijen, tim tangkap buron Kejati Aceh akhirnya berhasil melacak dan mengamankan terpidana di wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Untuk sementara, terpidana dititipkan di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. “Selanjutnya akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk dieksekusi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” ujar Ali.
Tindak pidana jarimah mencakup sepuluh jenis pelanggaran. Selain pemerkosaan, ada zina, khalwat, ikhtilat, judi atau maisir, minuman keras atau khamar, pemerkosaan, pelecehan seksual, pencurian, dan liwat. Ancamannya adalah ‘uqubat hudud atau ta’zir berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
