BANDA ACEH – Pemangkasan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam APBA 2026 menjadi hanya Rp100 miliar menuai sorotan tajam. Kebijakan ini dinilai berpotensi memicu guncangan ekonomi serius dan meningkatkan angka kemiskinan di Aceh.
Pemerhati Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman, menyampaikan kritik keras tersebut melalui rilis yang dikirim kepada media, Rabu (4/3/2026) di Banda Aceh.
Menurut Nasrul, secara teknis anggaran Rp100 miliar sangat tidak memadai untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan jutaan masyarakat Aceh selama satu tahun anggaran. Ia memperingatkan bahwa kondisi ini akan mendorong lonjakan Out-of-Pocket (OOP) expenditure atau biaya berobat mandiri yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat.
“Ketika perlindungan kesehatan melemah, satu anggota keluarga yang sakit berat saja bisa langsung menguras tabungan, menjual aset, bahkan menjatuhkan keluarga kelas menengah ke jurang kemiskinan,” ujar Nasrul dalam rilisnya.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis investasi sumber daya manusia (human capital).
Di daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi seperti Aceh, lanjutnya, jaminan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru dikurangi secara signifikan.
Nasrul juga menyoroti peran Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Ia meminta transparansi dan penjelasan terbuka terkait prioritas belanja daerah.
“Memangkas subsidi kesehatan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih adalah langkah berisiko tinggi, baik secara sosial maupun fiskal,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesehatan merupakan fondasi produktivitas dan daya saing daerah. Jika akses layanan kesehatan terganggu, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan.
Nasrul mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi ulang terhadap alokasi anggaran JKA dalam APBA 2026, demi mencegah potensi tekanan sosial dan ekonomi yang lebih luas di masa mendatang.[]
