BANDA ACEH – Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 semakin memanas. Alih-alih menjawab kritik dengan transparansi, pihak penyusun anggaran justru dinilai sibuk menyerang para pengkritik dengan narasi personal dan tudingan adu domba.
Pemerhati Kebijakan Publik Dr. Nasrul Zaman menilai fenomena tersebut menunjukkan rapuhnya argumentasi pihak yang menyusun kebijakan anggaran.
“Kalau kritik dijawab dengan serangan pribadi, itu pertanda mereka tidak punya jawaban atas substansi. Ini bukan soal adu domba, ini soal angka dalam APBA,” kata Nasrul Zaman dalam keterangannya di Banda Aceh, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, publik memiliki hak penuh mempertanyakan keputusan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang dinilai memangkas sejumlah program strategis yang langsung menyentuh masyarakat miskin.
Ia menyoroti penurunan drastis target Rumah Dhuafa dari 2.000 unit menjadi hanya 780 unit, serta pemotongan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dari sekitar Rp285 miliar menjadi hanya Rp100 miliar dalam rancangan APBA 2026.
“Ini bukan isu yang dibuat-buat. Ini fakta angka dalam dokumen perencanaan. Jika TAPA merasa keputusan ini benar, tunjukkan datanya secara terbuka. Jangan sembunyi di balik narasi emosional dan buzzer kebijakan,” tegasnya.
Birokrasi Jangan Pelihara Pendengung
Nasrul juga menilai munculnya sejumlah pihak yang membela kebijakan anggaran tanpa dasar analisis justru memperlihatkan wajah buruk birokrasi yang anti kritik.
“Ruang publik sekarang dipenuhi pendengung kebijakan yang bahkan tidak memahami struktur APBA. Mereka bicara seolah-olah ahli, padahal hanya mengulang narasi untuk menyenangkan atasan,” ujarnya.
Ia menegaskan pembelaan tanpa data bukanlah loyalitas, melainkan bentuk manipulasi opini publik.
“Loyalitas kepada pimpinan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat. Membela kebijakan yang memangkas program rakyat tanpa data adalah bentuk pembodohan publik,” katanya.
Nasrul juga menegaskan kritik terhadap Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA adalah bagian dari pengawasan publik yang sah.
“Sekda memimpin TAPA. Maka wajar jika publik mempertanyakan kebijakan yang lahir dari sana. Jangan dibalik seolah-olah kritik itu serangan pribadi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa birokrasi yang sehat tidak takut kritik, tetapi justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Kalau kebijakan ini memang benar, buktikan dengan data. Tapi jika yang muncul hanya propaganda dan serangan personal, publik berhak curiga ada sesuatu yang disembunyikan dalam penyusunan APBA 2026,” kata Nasrul.
Menurutnya, satu-satunya cara meredam polemik ini adalah dengan membuka dokumen anggaran secara transparan kepada publik.
“Jangan lindungi kebijakan dengan propaganda. Lindungi kebijakan dengan data,” pungkasnya.[]
