LHOKSEUMAWE — Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, memastikan ketersediaan stok pangan di Provinsi Aceh berada dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja masa sidang IV Tahun 2025–2026 ke Gudang Perum Bulog di Desa Ulee Blang Mane, Kota Lhokseumawe, Minggu (3/5/2026).
Berdasarkan data Bulog se-Aceh, cadangan beras yang tersedia saat ini mencapai 117.967 ton. Sementara itu, realisasi pengadaan dalam negeri sejak awal tahun telah menyentuh 84.635 ton atau 63,02 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut TA Khalid, capaian tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan Aceh berada pada level yang baik dan relatif terkendali. Meski demikian, ia menilai penguatan sektor pangan tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan stok, tetapi juga harus diiringi pembangunan infrastruktur penunjang agar kemandirian pangan daerah semakin kokoh.
Salah satu yang didorong adalah pembangunan Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi modern di Aceh. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut penting untuk menjaga kualitas hasil panen petani sekaligus meningkatkan nilai tambah produk beras lokal.
“Sudah saatnya Bulog Aceh memiliki RMU. Gabah kita melimpah, masa tidak ada penggilingan sendiri untuk menjaga kualitas produk,” ujarnya.
Selain RMU, TA Khalid juga mendorong penambahan gudang penyimpanan beras di setiap kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, sehingga membutuhkan cadangan logistik yang tersebar dan mudah dijangkau saat kondisi darurat.
“Kalau tidak ada cadangan beras saat bencana, itu bisa memicu kepanikan di masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya menyoroti sektor beras, TA Khalid dalam kunjungan tersebut juga menyinggung besarnya potensi komoditas kelapa sawit Aceh yang dinilai belum dioptimalkan secara maksimal. Ia mendorong agar Aceh mulai memiliki fasilitas refinery atau kilang minyak untuk mengolah crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng siap konsumsi.
Menurutnya, pembangunan refinery akan membuka peluang hilirisasi industri sawit di Aceh, mengurangi ketergantungan pasokan minyak goreng dari luar daerah, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi lokal.
“Aceh melimpah CPO, tapi kenapa tidak kita olah sendiri. Kita bisa bangun refinery untuk memenuhi kebutuhan lokal, bahkan jika kompetitif bisa dijual ke daerah lain seperti Medan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh, Alhori, menyampaikan bahwa posisi stok beras saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang Bulog Aceh berdiri. Ia menyebutkan, sisa target pengadaan tahun 2026 diperkirakan masih mencapai minimal 49.654 ton.
“Stok Bulog Aceh saat ini merupakan stok tertinggi sejak Bulog Aceh berdiri,” katanya.
Terkait usulan pembangunan infrastruktur pangan seperti RMU, Alhori menegaskan pihak Bulog siap menindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan sebagai kebutuhan awal pembangunan.
“Untuk infrastruktur seperti RMU, saat ini kami tindaklanjuti dengan koordinasi bersama Pemda terkait lahan, dan lain-lain. Prinsipnya Bulog siap,” tegasnya.
Dengan cadangan beras yang melimpah dan rencana penguatan infrastruktur penunjang, TA Khalid menilai Aceh memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjaga stabilitas pasokan pangan, tetapi juga bergerak menuju swasembada pangan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.
