SINGKIL – Zainal Abidin Simatupang SPd, Plt Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SD Negeri Situban Makmur Kecamatan Danau Paris berhasil menakhodai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Aceh Singkil periode 2025-2030.
Terpilihnya Zainal yang juga Ketua Pengurus Cabang (PC) Kecamatan Singkil Utara, berhasil memimpin PGRI Kabupaten Aceh Singkil dalam pertarungan yang sengit pada konferensi PGRI XXIII berlangsung di Aula Kodim 0109 daerah setempat, Sabtu (9/5/2026).
Konferensi organisasi profesi guru itu dibuka oleh Bupati, H Safriadi SH yang diwakili Asisten II Setdakab Aceh Singkil, Faisal SPd berlangsung khidmat dan dihadiri semua Pengurus PGRI kabupaten dan beberapa orang Pengurus PGRI Provinsi Aceh, ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tanah Syech Abdurrauf Al Singkily.
Ketua PGRI Aceh Singkil perode sebelumnya, M Najur MPd mengatakan, konferensi tahun ini mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas”.
Katanya, masa Kepengurusan PGRI Aceh Singkil telah berakhir, seharusnya konferensi ini diselenggarakan pada akhir tahun 2025 lalu, tapi karena ada suatu kendala terutama musibah banjir, baru sekarang dapay dilaksanakan. Namun pada juknis tetap menjabat periode 2025-2030.
Najur mengungkapkan, konferensi kali ini ada beberapa orang nama kandidat bermunculan untuk memimpin PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang mumpuni.
Menurutnya, hal itu adanya kaderisasi yang selama ini dilakukan oleh PGRI Kabupaten Aceh Singkil, dan organisasi ini menegaskan peran strategis guru dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Asisten II Sekdakab Aceh Singkil, Faisal dalam sambutannya menyampaikan, guru merupakan ujung tombak kemajuan daerah dan bangsa.
“Transformasi pendidikan tidak akan berjalan tanpa guru yang profesional, adaptif, dan terus meningkatkan kapasitas diri mengikuti perkembangan zaman,” ujar Faisal.
Ia menegaskan, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk karakter generasi bangsa.
Karena itu kata Faisal, PGRI harus mampu menjadi organisasi yang melahirkan pendidik berkualitas, inovatif, dan berintegritas.
“Ketika berbicara pembangunan, maka kita berbicara pendidikan. Ketika berbicara pendidikan, maka kita berbicara guru. Karena itu, PGRI harus terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam memajukan pendidikan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Aceh, Al Munzir SPdI MSi diwakili ketua salah satu biro, Bakhtiar SPd yang hadir dalam konferensi itu menuturkan, konferensi ini merupakan agenda rutin organisasi untuk memperkuat soliditas dan merumuskan arah perjuangan PGRI ke depan.
Ia berharap, konferensi mampu melahirkan kepengurusan yang amanah, solid, dan konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan serta profesionalisme guru di Aceh Singkil.
“Saya berharap proses pemilihan berjalan demokratis dan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, perbedaan pilihan dalam organisasi merupakan hal yang wajar, namun persaudaraan dan solidaritas harus tetap diutamakan,” ucap Bakhtiar.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sidang pleno yang dipimpin Indra Ardi, Bahtiar, Mukhtar, M Hanafiah dan Syarifuddin.
Dalam pemilihan ketua, muncul tiga kandidat, yakni Indra Ardi, Zainal Abidin, dan Ahmad Akbar. Namun, Indra Ardi mengundurkan diri saat penyampaian pernyataan kesediaan calon.
Pemungutan suara kemudian diikuti dua kandidat, Zainal Abidin dan Ahmad Akbar. Hasilnya, Zainal Abidin Simatupang memperoleh 19 suara, sedangkan Ahmad Akbar meraih 14 suara.
Dengan hasil tersebut, Zainal Abidin Simatupang terpilih sebagai Ketua PGRI Aceh Singkil periode 2025–2030.
Konferensi selanjutnya memilih unsur wakil ketua dan sekretaris. Dari hasil sidang tim formatur, ditetapkan Purwati Ginting sebagai Wakil Ketua I, Syafriadi sebagai Wakil Ketua II, Rusman sebagai Wakil Ketua III, dan Suriadi sebagai Sekretaris.
Ketua PGRI Aceh Singkil terpilih, Zainal Abidin Simatupang mengajak seluruh pengurus dan anggota menjaga kebersamaan demi kemajuan organisasi.
“Dalam konferensi, dinamika dan perbedaan pendapat itu wajar. Namun, kebersamaan dan kemajuan PGRI harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
