BANDA ACEH – Penyair dan budayawan Aceh, Din Saja, menilai berbagai keluhan yang disampaikan seniman terkait minimnya dukungan pemerintah bukanlah persoalan baru. Menurutnya, keluhan serupa sudah terdengar sejak sekitar 35 tahun lalu dan menjadi salah satu alasan lahirnya Dinas Kebudayaan Aceh.
“Pada masa itu, pemerintah merespons keresahan para seniman dengan membentuk Dinas Kebudayaan Aceh. Harapannya, lembaga ini dapat menjadi wadah pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap seni dan budaya Aceh,” kata Din Saja.
Namun, setelah lebih dari tiga dekade berlalu, ia menilai banyak persoalan yang dulu dikeluhkan masih tetap dirasakan para pelaku seni dan budaya hingga hari ini.
Menurut Din, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Keberadaan sebuah lembaga tidak cukup hanya diukur dari program dan kegiatan yang dijalankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan pelaku kebudayaan.
“Kalau keluhan yang sama masih terus muncul setelah puluhan tahun, berarti ada yang perlu dievaluasi. Apakah kebijakan yang dijalankan sudah benar-benar menyentuh kebutuhan seniman dan budayawan, atau justru lebih banyak berkutat pada urusan administratif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di kalangan seniman bahkan pernah berkembang sebuah adagium yang bernada satir, yakni ‘pejabat yang mengurus kesenian lebih sejahtera hidupnya daripada seniman yang diurus.’
Meski disampaikan sebagai sindiran, menurut Din, ungkapan tersebut lahir dari realitas yang dirasakan sebagian pelaku seni yang masih berjuang secara mandiri untuk berkarya dan mengharumkan nama daerah.
Din menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh dipandang sebagai sektor pelengkap pembangunan. Kebudayaan merupakan fondasi identitas dan peradaban yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Selama ini kita sering lebih fokus pada pembangunan fisik dan urusan perut, sementara pembangunan jiwa dan batin masyarakat kurang mendapat perhatian yang memadai. Padahal kebudayaan adalah ruh sebuah daerah,” katanya.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan kebudayaan, termasuk efektivitas peran Dinas Kebudayaan dalam menjawab kebutuhan seniman dan menjaga keberlanjutan warisan budaya Aceh.
“Tujuan pembentukan Dinas Kebudayaan dulu sangat mulia. Yang perlu dipastikan sekarang adalah apakah tujuan itu sudah benar-benar tercapai,” pungkas Din Saja.
