MEUREUDU – Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya menjadi sorotan. Hingga 7 Juli 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp280,96 miliar atau 28,58 persen dari total pagu Rp983,18 miliar.
Rendahnya serapan anggaran terjadi ketika masyarakat masih menunggu percepatan pembangunan pascabanjir hidrometeorologi yang melanda sejumlah kecamatan beberapa waktu lalu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama proyek-proyek yang berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi dan pelayanan publik.
Sorotan paling tajam tertuju pada belanja modal, pos anggaran yang menjadi motor pembangunan infrastruktur daerah. Dari total alokasi Rp95,31 miliar, realisasinya baru Rp4,07 miliar atau 4,28 persen.
Yang lebih memprihatinkan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan—sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat pascabanjir—baru terserap Rp808,77 juta atau hanya 1,89 persen dari pagu Rp42,87 miliar. Belanja modal tanah baru mencapai 5,25 persen, peralatan dan mesin 8,50 persen, sedangkan gedung dan bangunan 14,77 persen.
Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar proyek fisik pemerintah daerah belum berjalan secara optimal, padahal waktu efektif pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan terus berkurang.
Keterlambatan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembangunan, meningkatkan risiko penumpukan pekerjaan di akhir tahun, bahkan membuka peluang rendahnya kualitas pelaksanaan proyek akibat dikejar target waktu.
Berbeda dengan pembangunan fisik, belanja operasi yang membiayai aktivitas rutin pemerintahan telah mencapai Rp247,59 miliar atau 35,61 persen dari pagu Rp695,21 miliar. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp169,77 miliar atau 47,89 persen.
Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terserap 23,20 persen, belanja hibah 10,67 persen, bantuan sosial 22,29 persen, dan belanja transfer 11,92 persen.
Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah membukukan penerimaan Rp454,08 miliar atau 46,41 persen dari target Rp978,51 miliar.
Namun, kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri masih relatif rendah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp44,45 miliar atau 30,14 persen dari target Rp147,50 miliar. Realisasi pajak daerah berada di angka 38,46 persen, retribusi daerah 26,50 persen, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberikan kontribusi sama sekali.
Ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat dominan. Dari total pendapatan yang telah diterima, sekitar Rp394,22 miliar atau 86,8 persen berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
Struktur tersebut menunjukkan ruang fiskal Pidie Jaya masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD belum mampu menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan.
Dihimpun dari berbagai sumber mencatat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum terealisasi sama sekali hingga awal Juli 2026. Padahal, DAK Fisik merupakan sumber pembiayaan penting bagi pembangunan jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta berbagai infrastruktur pelayanan publik.
Di sektor pembiayaan, pemerintah daerah menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp27 miliar, jauh melampaui target Rp5,76 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp27 miliar. Hingga periode pelaporan, SiLPA sementara tercatat Rp200,12 miliar.
Memasuki semester kedua, tantangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak lagi sebatas memenuhi target pendapatan, tetapi juga memastikan percepatan realisasi belanja, terutama belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Apabila percepatan pelaksanaan proyek tidak segera dilakukan, maka pembangunan infrastruktur, pemulihan wilayah terdampak banjir, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik dikhawatirkan akan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan masyarakat.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas tata kelola anggaran pemerintah daerah dalam mengubah alokasi APBK menjadi manfaat nyata bagi warga Pidie Jaya.[Mul]
