Jakarta – Politisi PDI Perjuangan asal Aceh Barat Daya, Masady Manggeng, lulusan SMK Negeri 2 (STM) Meulaboh Jurusan Teknik Gambar Bangunan Tahun 2004, dipercaya menjadi bagian dari jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (PP-GNTI). Sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 2 (STM) Meulaboh Periode 2002–2003 itu dijadwalkan akan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dalam rangkaian pelantikan Pengurus Badan dan Sayap Pusat Partai pada Selasa, 21 Juli 2026, di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Momentum tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi sayap PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya nelayan, petani, dan masyarakat pesisir. PP-GNTI diharapkan semakin berperan dalam mengawal lahirnya kebijakan yang berpihak kepada sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan nasional.
Kepastian pelantikan tertuang dalam Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 1303/IN/DPP/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026 tentang Pelantikan Pengurus Badan dan Sayap Pusat Partai, yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Berdasarkan lampiran surat tersebut, nama Mas Adi Manggeng tercantum pada urutan ketiga dalam daftar undangan pelantikan jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (PP-GNTI) yang akan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.
Masady menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperkuat organisasi sebagai rumah perjuangan nelayan Indonesia.
“Ini bukan sekadar kepercayaan organisasi, tetapi amanah untuk memastikan suara nelayan benar-benar hadir dalam setiap proses perumusan kebijakan. PP-GNTI harus menjadi organisasi yang mengawal kepentingan nelayan, memperjuangkan hak-haknya, sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir,” ujar Masady.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan harus menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Bagi saya, nelayan bukan sekadar profesi. Nelayan adalah garda terdepan kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Mereka menjaga laut Indonesia, menyediakan sumber pangan bagi rakyat, sekaligus menjadi penjaga terdepan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Karena itu, negara wajib menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan, bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi membangun sistem yang menjamin kesejahteraan mereka secara berkelanjutan,” tegasnya.
Rekam Jejak Kepemimpinan dan Kemaritiman
Kepercayaan tersebut dinilai sejalan dengan rekam jejak panjang Masady Manggeng dalam dunia kepemimpinan, kemaritiman, dan politik kerakyatan.
Perjalanan kepemimpinannya dimulai saat menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 (STM) Meulaboh Jurusan Teknik Gambar Bangunan, dan lulus pada tahun 2004. Semasa sekolah, ia dipercaya menjadi Ketua OSIS Periode 2002–2003, pengalaman yang menjadi fondasi awal dalam membangun karakter kepemimpinan, kedisiplinan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
Setelah menyelesaikan pendidikan di STM Meulaboh, Masady melanjutkan studi di Universitas Riau. Di kampus, ia dipercaya sebagai Ketua Umum Badan Otorita Mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Riau, yang menjadi awal kiprahnya memperjuangkan pembangunan sektor kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Kiprahnya kemudian berkembang ke tingkat nasional ketika terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) Periode 2007–2009. Dalam kepemimpinannya, HIMITEKINDO aktif menginisiasi berbagai forum ilmiah, advokasi kebijakan, serta penguatan sumber daya manusia kelautan yang melibatkan mahasiswa ilmu kelautan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Masady juga dipercaya sebagai Ketua Panitia Pendirian dan Kongres Pertama Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), yang menjadi tonggak lahirnya organisasi profesi sarjana kelautan Indonesia sebagai wadah berhimpunnya akademisi dan praktisi dalam mendukung pembangunan maritim nasional.
Pada tahun 2014, Masady menjadi salah satu Deklarator Forum Maritim Hebat (FMH). Melalui program “Blusukan 1.000 Pulau”, Forum Maritim Hebat melakukan kunjungan ke berbagai pulau kecil dan kawasan pesisir di Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat, memetakan persoalan nelayan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan maritim nasional.
Atas pengalaman dan kapasitasnya di bidang kemaritiman, Masady kemudian dipercaya sebagai Komite Bidang Kemaritiman DPP PDI Perjuangan Periode 2014–2019, yang turut berkontribusi dalam pengembangan pemikiran strategis partai mengenai pembangunan sektor kelautan, perikanan, ekonomi maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sebagai kader partai, Masady juga merupakan Alumni Diklat Kader Pratama PDI Perjuangan Jakarta Timur, yang menjadi bagian dari proses kaderisasi ideologis partai berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Trisakti Bung Karno, dan semangat kerakyatan.
Komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat juga diwujudkan melalui jalur politik dengan maju sebagai Calon Anggota DPR RI PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh II pada Pemilu 2024. Meski belum memperoleh amanah sebagai anggota legislatif, ia tetap konsisten memperjuangkan berbagai isu strategis melalui organisasi dan advokasi kebijakan, khususnya perlindungan nelayan, ketahanan pangan, pembangunan kawasan pesisir, serta penguatan ekonomi maritim.
Dengan rekam jejak kepemimpinan yang dibangun sejak bangku STM, pengalaman sebagai aktivis kelautan nasional, penggerak organisasi profesi, deklarator gerakan maritim, kader ideologis PDI Perjuangan, serta kiprah politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, kepercayaan untuk bergabung dalam jajaran Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (PP-GNTI) dinilai sebagai kelanjutan dari pengabdian panjangnya terhadap pembangunan sektor kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Mengawal Kepentingan Nelayan
Masady menegaskan PP-GNTI harus menjadi organisasi yang hadir di tengah rakyat, tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak kepada nelayan.
“Nelayan tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi membutuhkan kebijakan yang adil, akses yang mudah terhadap sarana produksi, perlindungan yang memadai, dan kepastian kesejahteraan. PP-GNTI harus menjadi jembatan antara aspirasi nelayan dengan negara, sekaligus menjadi mitra yang kritis dan konstruktif dalam merumuskan solusi bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional,” katanya.
Ia berharap pengukuhan jajaran Pimpinan Pusat PP-GNTI menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah, membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta melahirkan program-program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, petani, dan masyarakat pesisir.
Sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan, PP-GNTI akan terus berpegang pada semangat perjuangan Bung Karno untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut, PP-GNTI akan terus mengawal kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir, sekaligus memperjuangkan kebijakan yang menempatkan nelayan sebagai garda terdepan kemakmuran dan kedaulatan bangsa. Menurut Masady, Indonesia hanya akan menjadi negara maritim yang kuat apabila nelayannya berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
