IDI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur melalui Dinas Perikanan meminta bantuan pemerintah provinsi (pemprov) menangani pendangkalan sejumlah muara sungai dan abrasi pantai yang menghambat aktivitas nelayan
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur Syarifuddin di Aceh Timur, Senin, mengatakan pendangkalan sejumlah muara sungai menjadi tantangan serius bagi sektor perikanan di daerah itu.
“Sedikitnya, dua muara mengalami pendangkalan serta abrasi yang semakin mengkhawatirkan, yakni di Kecamatan Darul Aman dan Kuala Peureulak Barat,” kata Syarifuddin.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberadaan kawasan pesisir, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas para nelayan yang setiap hari bergantung pada jalur muara untuk melaut maupun kembali ke daratan.
“Pendangkalan dan perubahan alur muara akibat abrasi membuat akses keluar masuk perahu menjadi semakin sulit, terutama saat air surut dan cuaca kurang bersahabat,”.
Syarifuddin mengatakan persoalan pendangkalan dan abrasi di dua kawasan tersebut menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Aceh Timur.
“Permasalahan pendangkalan dan abrasi di Darul Aman, dan Kuala Peureulak Barat menjadi perhatian kami karena berdampak terhadap aktivitas nelayan. Ini merupakan tantangan terbesar sektor perikanan yang harus segera ditangani,” kata Syarifuddin.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, kata dia, bukan hanya mengganggu mobilitas nelayan, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas hasil tangkapan karena akses menuju wilayah penangkapan ikan menjadi semakin terbatas.
Ia menjelaskan abrasi yang terjadi juga mengancam kawasan pesisir yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem perikanan. Selain itu, perubahan garis pantai dan sedimentasi di muara berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan pesisir apabila tidak segera dilakukan penanganan.
Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur telah melaporkan kondisi abrasi yang terjadi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh agar mendapat perhatian dan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi.
“Kami sudah melaporkan kondisi ini kepada DKP Aceh agar permasalahan abrasi di tiga kuala tersebut dapat dibantu penanganannya. Harapannya, ada solusi yang bisa segera dilakukan sehingga aktivitas nelayan kembali lancar dan kawasan pesisir tetap terjaga,” ujarnya.
Syarifuddin berharap penanganan dapat dilakukan secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai maupun normalisasi muara yang mengalami sedimentasi.
Langkah tersebut, kata dia, penting untuk menjaga keberlangsungan sektor perikanan yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir Kabupaten Aceh Timur.
Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, persoalan abrasi dan pendangkalan muara perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan nelayan maupun kelestarian lingkungan.
“Kami juga berharap adanya sinergi antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat penanganan abrasi di dua kawasan tersebut, sehingga sektor perikanan Kabupaten Aceh Timur dapat terus berkembang secara berkelanjutan,” kata Syarifuddin.
