Banda Aceh – Anggota DPD Rl Aceh Darwati A. Gani menyerap berbagai aspirasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif dari pengelola sekolah, orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK), dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh pada kegiatan penyerapan aspirasi yang berlangsung di Aula Kantor DPD RI Provinsi Aceh, Sabtu (1/8/2026).
Beragam masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penguatan kebijakan agar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin berkualitas dan menjangkau seluruh anak tanpa diskriminasi.
Dialog tersebut turut dihadiri perwakilan Aceh Flexi School sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, Sekolah Sukma, Be A Star School, serta para orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK). Forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, dan harapan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang lebih inklusif.
Peserta menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan guru pendamping khusus, minimnya tenaga terapis, hingga mekanisme akreditasi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Mereka juga berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Darwati mengatakan penyelenggaraan pendidikan inklusif masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, kebijakan yang baik harus dibangun dari kondisi nyata yang dihadapi sekolah maupun keluarga anak berkebutuhan khusus.
“Kalau kita menuntut semua sekolah memenuhi kondisi yang ideal, tentu saat ini belum semuanya mampu. Bahkan pemerintah daerah sendiri masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, sekolah-sekolah yang tetap membuka layanan bagi anak berkebutuhan khusus patut kita apresiasi,” ujar Darwati.
Ia menilai keberadaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat dukungan melalui peningkatan kapasitas guru, penyediaan tenaga pendamping, serta regulasi yang lebih berpihak pada kebutuhan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, para orang tua anak berkebutuhan khusus juga menyampaikan harapan agar pemerintah memperluas akses layanan pendidikan, memperkuat pendampingan sejak usia dini, serta meningkatkan kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menyambut baik berbagai masukan yang berkembang dalam forum tersebut. Berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Darwati berharap dialog semacam itu tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi yang dapat diterapkan secara nyata. Ia menegaskan seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi DPD RI, khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan di bidang pendidikan.
“Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menyediakan ruang belajar, tetapi memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Karena itu, aspirasi yang kami terima hari ini menjadi masukan penting untuk memperkuat kebijakan yang lebih berpihak kepada anak berkebutuhan khusus,” kata Darwati.
Mengakhiri dialog, Darwati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu.
