MEUREUDU — Aliansi Mahasiswa Pidie Jaya kembali mempertanyakan Recovery dan rekonstruksi pascabencana di Pidie Jaya, Pemerintah dinilai memang telah bekerja, tetapi publik masih menunggu angka progres, target penyelesaian dan kepastian kapan pemulihan benar-benar tuntas.
Hal itu dikatakan Koordinator Lapangan aksi, (Korlap) Mirzatul Akmal (Black) dan Muhammad Rizha, saat aksi di simpang jembatan layang. Senin 31 Agustus 2026 Sore.
Aliansi Mahasiswa Pidie Jaya, mendesak pemerintah membuka data recovery secara terang: apa yang selesai, apa yang tertunda, berapa anggarannya, berapa progresnya dan kapan selesai.
“Kami tidak mengatakan pemerintah tidak bekerja, tetapi rakyat berhak tahu sampai di mana progresnya dan kapan semuanya selesai. Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian,” tegas Black
Rizha juga menyoroti pembangunan jalan terobosan perkebunan di Bandar Baru, Meureudu dan Bandar Dua. Ia menegaskan pembangunan bukan untuk ditolak, tetapi harus jelas jalan itu untuk siapa, melewati lahan siapa, menuju ke mana, menggunakan anggaran berapa dan siapa yang paling diuntungkan.
“Kalau benar untuk rakyat, buka datanya. Jangan sampai uang rakyat membangun akses yang manfaat terbesarnya justru dinikmati pihak tertentu,” tegas Rizha.
Aliansi Mahasiswa Pidie Jaya juga meminta Aspek lingkungan juga diperiksa, terutama terkait status lahan, perizinan, aktivitas perkebunan sawit dan potensi kerusakan hutan maupun risiko bencana.
Mereka juga mempertanyakan informasi anggaran Rp15 juta untuk lomba tangkap bebek dan lomba perahu HUT ke-81 RI yang disebut tidak terlaksana.
“Kalau tidak dilaksanakan, uangnya ke mana? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban,” ujar Rizha.
Kedua Korlap meminta 27 pemegang mandat rakyat Pidie Jaya Bupati, Wakil Bupati dan 25 anggota DPRK—membuktikan keberpihakan bukan lewat slogan, tetapi melalui data dan keterbukaan.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan atau persoalan anggaran.
“Recovery harus tuntas, pembangunan harus transparan, hutan harus dilindungi, dan uang rakyat harus jelas. 27 pemegang mandat rakyat harus berani membuka data dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.” kata Perwakilan Aliansi Mahasiswa Pidie Jaya saat aksi Bisu di simpang jembatan layang Pidie Jaya. [Mul]
