BANDA ACEH – Forum Alumni Program Studi Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (DPIPS) bersama mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) membahas sejumlah persoalan sosial dan tantangan pembangunan di Aceh dalam rangka memperingati Milad ke-65 USK. Banda Aceh, (22 September 2026)
Forum tersebut membedah berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari konflik pertanahan, keamanan dan ketertiban masyarakat, perdamaian, lingkungan dan kebencanaan, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara alumni dan mahasiswa DPIPS untuk memperluas perspektif dalam memahami kompleksitas persoalan sosial di Aceh. Forum juga mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar melalui riset dan kolaborasi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan dibuka Direktur Sekolah Pascasarjana USK yang diwakili Wakil Direktur Bidang Akademik, Afnan, S.T., M.Sc., Ph.D. Dalam sambutannya, Afnan menekankan pentingnya peran alumni yang kini berkiprah di berbagai posisi strategis.
Menurutnya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi harus dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah konflik pertanahan. Dr. Sunawardi, yang pernah menjabat Pj Bupati Aceh Barat Daya dan memiliki pengalaman di Dinas Pertanahan Aceh, menyampaikan bahwa kearifan lokal di tingkat gampong dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa pertanahan.
“Aceh sebenarnya memiliki nilai-nilai budaya di tingkat gampong yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tanah, terlebih permasalahan pertanahan sering melibatkan jenjang penyelesaian hukum yang bertingkat,” kata Sunawardi.
Sementara itu, Dr. Junaidi, S.Sos., M.H., yang mendalami isu pengelolaan SDA, menyoroti pendekatan restorative justice (RJ) sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian persoalan hukum di masyarakat.
“Restorative justice seharusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum,” ujarnya.
Junaidi menekankan bahwa prinsip keadilan perlu menjadi pijakan dalam menangani berbagai persoalan sosial, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya.
Ketua Program Studi Doktor Pendidikan IPS, Dr. Muhammad Aulia, MTESOL., M.A., mendorong alumni dan mahasiswa DPIPS untuk memperluas perspektif dalam melihat kompleksitas persoalan sosial Aceh. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut dapat dikembangkan menjadi topik penelitian yang tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga menghasilkan gagasan dan solusi.
“Aceh selalu menjadi perhatian nasional dan internasional. Pengelolaan pemerintahan, SDM, dan SDA di Aceh juga menjadi perhatian dunia internasional,” kata Aulia.
Ia menambahkan, pengalaman dalam mengikuti sharing session dengan sejumlah universitas di Australia turut memperkuat perspektif mengenai pentingnya kolaborasi akademik dalam mengembangkan kajian sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Forum kemudian diarahkan pada penyusunan peta pemangku kepentingan strategis serta rancangan program yang dapat memperkuat peran Sekolah Pascasarjana USK dalam memberikan kontribusi akademik terhadap berbagai persoalan sosial di Aceh.
