MEUREUDU — Angka PAD Pidie Jaya memasuki triwulan terakhir 2026 dengan selisih yang mencolok, dari target Rp147,55 miliar, baru Rp78,39 miliar yang terealisasi hingga 23 September. Masih ada Rp69,16 miliar yang harus dikejar dalam sisa tahun anggaran.
Dengan waktu menuju penutupan tahun anggaran yang semakin pendek, Pemkab Pidie Jaya masih harus mengejar sekitar Rp69,16 miliar.
Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, tidak ingin kondisi itu dibiarkan. Seluruh SKPK/OPD penghasil PAD diperintahkan menyusun strategi konkret untuk mengejar target yang telah dibebankan.
Bahkan, pemerintah daerah menyiapkan dua konsekuensi berbeda: reward bagi OPD yang mencapai atau melampaui target, serta konsekuensi terhadap TPP bagi OPD yang gagal memenuhi target.
Kebijakan itu disampaikan Sibral dalam Rapat Evaluasi Realisasi PAD Triwulan III Tahun 2026 di ruang rapat Setdakab Pidie Jaya, Rabu (23/9).
“Setiap SKPK/OPD harus berkomitmen dengan target-target yang sudah direncanakan sebelumnya. Harus punya strategi bagaimana mencapai target di sisa waktu yang ada,” tegas Sibral.
Bagi Sibral, target PAD bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. OPD penghasil harus menunjukkan kinerja dan strategi untuk memastikan target tersebut dapat direalisasikan.
Sebaliknya, apabila target tidak tercapai, kinerja OPD akan dievaluasi. Salah satu konsekuensi yang disiapkan adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sibral juga menyoroti kecenderungan menjadikan kondisi lapangan sebagai alasan ketika penerimaan tidak sesuai target. Ia meminta OPD tidak berhenti pada alasan, tetapi menyusun kajian apabila target yang ditetapkan memang sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual.
Kajian tersebut, kata dia, harus didasarkan pada riset, kemampuan anggaran dan dinamika pasar.
Kini tekanan terbesar berada pada OPD penghasil PAD. Dengan realisasi baru 53,13 persen dan sisa target sekitar Rp69,16 miliar, pemerintah daerah harus mengejar penerimaan dalam waktu yang jauh lebih terbatas dibanding periode sebelumnya.
Reward sudah disiapkan. Konsekuensi TPP juga menanti. Tinggal pembuktian di lapangan: mampukah OPD menutup selisih Rp69,16 miliar sebelum tahun anggaran berakhir.[Mul]
