JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (19/10/2026).
Rakor mingguan yang dipimpin oleh pihak Kemendagri tersebut diikuti oleh jajaran jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Besar dari ruang Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar di Kota Jantho.
Dalam rakor tersebut, Kemendagri menekankan pentingnya sinergi antardaerah dan pengawasan rutin terhadap komoditas pangan yang rawan mengalami gejolak harga, seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng. Pemda juga diimbau untuk terus mengoptimalkan instrumen penanganan inflasi yang ada di wilayah masing-masing.
Asisten II Sekdakab Aceh Besar H.M Ali S. Sos M.Si menyampaikan bahwa TPID Aceh Besar terus bergerak aktif memantau dinamika harga di pasar-pasar tradisional. Langkah-langkah konkrit seperti pelaksanaan Pasar Murah, koordinasi pasokan dengan daerah penghasil (Kerja Sama Antar Daerah/KAD), serta pemantauan stok secara berkala rutin dilakukan guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
”Langkah antisipatif dan intervensi pasar akan terus kita lakukan secara terukur. Sesuai arahan Kemendagri, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar menjadi prioritas utama kita,” ujarnya seusai rakor.
Melalui keikutsertaan secara rutin dalam rakor inflasi ini, Pemkab Aceh Besar berharap sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat sehingga potensi lonjakan harga pangan dapat diantisipasi secara dini dan efektif.
