Jakarta – Presiden Polandia Karol Nawrocki membatalkan kunjungan resminya ke Senegal dan memutar balik pesawat kembali ke Warsawa menyusul demonstrasi di negaranya.
Berdasarkan laporan Le Monde, keputusan Karol diambil setelah polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengepung gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (30/10). Pengerahan petugas tersebut merespons unjuk rasa di depan pengadilan terkait penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski.
Setibanya di Warsawa, Nawrocki langsung menggelar pertemuan darurat dengan Swieczkowski dan Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski di istana kepresidenan.
Di kubu Perdana Menteri Donald Tusk, penangguhan Swieczkowski secara resmi diumumkan oleh hakim Anna Korwin-Piotrowska dengan dalih memulihkan supremasi hukum.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek, yang langsung meminta pencabutan kekebalan hukum bagi Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski.
“Pengadilan ini seolah telah menjadi milik pribadi; kita harus mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya,” ujar Zurek.
Tusk turut membenarkan manuver tersebut melalui akun media sosial X pribadinya. Ia menyebut pembersihan lembaga peradilan ini sebagai proses yang menyakitkan dan membutuhkan tindakan tegas demi mengakhiri maraknya pelanggaran hukum di era kepemimpinan PiS.
“Setelah bertahun-tahun maraknya pelanggaran hukum di bawah pimpinan PiS, ini adalah proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain,” ujar Tusk.
Menanggapi klaim pihak pengadilan yang menyebut dirinya tidak sah menjadi ketua sementara karena belum dilantik presiden, Hakim Korwin-Piotrowska tetap teguh pada posisinya
“Di Eropa modern, sebuah negara demokratis tidak dapat berfungsi tanpa adanya mahkamah konstitusi (…) yang bertindak sebagai penjamin hak dan kebebasan warga negara,” ujar Korwin-Piotrowska.
Situasi memanas
Pencopotan tersebut kian meruncingkan perseteruan antara pemerintah berhaluan tengah pimpinan Perdana Menteri Donald Tusk dan kubu sayap kanan nasionalis.
Keputusan pencopotan tersebut memicu kemarahan para pendukung partai oposisi sayap kanan Hukum dan Keadilan (PiS). Puluhan massa menggelar unjuk rasa di depan gedung pengadilan seraya meneriakkan “Tusk pengkhianat”.
Demonstran menuding sang perdana menteri telah menginjak-injak hak konstitusional warga. Pihak kepolisian melaporkan telah menangkap tiga demonstran yang nekat menerobos barikade keamanan.
“Tusk menginjak-injak hak konstitusional kita,” ujar seorang demonstran bernama Tomasz Zaleski kepada AFP di luar gedung pengadilan.
Melalui akun media sosial X resmi, pihak Mahkamah Konstitusi mengecam keras tindakan pemerintah dan melabelinya sebagai sebuah “kudeta”.
Meski situs web resmi mereka mendadak tidak dapat diakses pada Jumat malam, akun X tersebut menegaskan Swieczkowski tetap memegang jabatannya secara sah.
Akun tersebut juga menambahkan bahwa Hakim Korwin-Piotrowska tidak bisa menjadi ketua sementara karena ia belum dilantik oleh presiden.
Ketegangan ini sejatinya merupakan puncak dari manuver Pemerintahan Tusk selama berminggu-minggu untuk mendepak para hakim bentukan PiS yang berkuasa pada 2015-2023.
Tusk, yang merupakan tokoh pro-Uni Eropa, berambisi memulihkan supremasi hukum dan hubungan dengan Brussels setelah Mahkamah Konstitusi sebelumnya kerap memenangkan legislasi nasional di atas hukum Uni Eropa.
Namun, langkah Tusk terus dijegal oleh Presiden Polandia Karol Nawrocki yang berstatus sebagai tokoh independen sayap kanan.
![Sang Kombatan [Jilid 2]](https://atjehwatch.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-09-30-at-08.59.08-1-120x86.jpeg)
