JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi ancaman mematikan bagi masyarakat. Asapnya diperkirakan telah merenggut 3.560 jiwa di Indonesia hanya dalam satu bulan.
Hal itu terungkap dalam laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), lembaga riset independen yang berbasis di Helsinki, Finlandia.
Laporan yang dirilis Kamis (29/10) itu memperkirakan polusi akibat karhutla berkontribusi pada 3.560 kematian di Indonesia sepanjang September 2026. Angka itu melonjak dua kali lipat dibanding bulan sebelumnya.
“Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mendorong perkiraan angka kematian hingga mencapai 3.560 kasus pada September 2026, meningkat dua kali lipat dibandingkan estimasi pada bulan Agustus,” demikian pernyataan resmi CREA, seperti dikutip dari AFP.
Dalam periode yang sama, sekitar 57,8 juta penduduk Indonesia terpapar udara dengan kualitas tidak sehat hingga berbahaya.
Total kematian akibat seluruh sumber polusi udara di Indonesia pada September 2026 diperkirakan mencapai 5.310 jiwa. Selain karhutla, polusi dari pembangkit listrik, industri, dan emisi kendaraan menyumbang 1.750 kematian tambahan.
CREA menghitung dampak kesehatan itu dengan pemodelan paparan partikel halus PM2.5 dalam jangka pendek, yakni dalam hitungan hari.
Analis CREA, Katherine Hasan, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan sumber pencemaran udara di Indonesia semakin kompleks.
Kalimantan menjadi kawasan dengan risiko kematian tertinggi akibat asap karhutla. Empat provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur mencatat estimasi gabungan 1.470 kematian.
Kasus kematian tertinggi lainnya juga tercatat di wilayah Jawa, Sumatra, serta kawasan timur Indonesia.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempertanyakan sumber data tersebut dan memberikan tanggapan resmi terkait rilis laporan itu.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi pihaknya telah mencermati hasil temuan riset tersebut. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan metodologi sebelum angka pemodelan tersebut dijadikan acuan mutlak.
“Terkait angka estimasi 3.560 kematian dalam laporan tersebut, penting untuk membedah terlebih dahulu metodologi yang digunakan, sumber data primer, periode kalkulasi, serta seberapa besar porsi asap karhutla dibanding sumber pencemaran udara industri atau transportasi,” tegas Berton, seperti dikutip TRT Indonesia, Jumat (30/10).
Berton menggarisbawahi perbedaan mendasar antara angka estimasi statistik berbasis pemodelan paparan polutan dengan data kematian individual yang terverifikasi secara medis di fasilitas kesehatan.
Menurutnya, BNPB tidak memiliki otoritas mandiri untuk mengesahkan angka fatalitas akibat paparan kabut asap tanpa verifikasi instansi kesehatan resmi.
