Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan bakal menindak tegas dengan sanksi terhadap para kepala desa dan perangkat desa atau gampong yang tidak bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kita akan lakukan tindakan (bagi kepala desa tidak netral, red) sesuai dengan ketentuan yang ada, dan semua sudah diatur,” kata Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin di Banda Aceh, Kamis.
Ia menjelaskan setiap kepala desa, kepala daerah hingga para jajaran perangkat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh melakukan aktivitas yang bernuansa kampanye.
Apalagi, mereka turut ikut mempengaruhi orang lain, menggerakkan massa untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, baik presiden/wakil presiden, DPR RI, DPR Aceh hingga DPR kabupaten/kota.
“Pasti ada sanksi. Nanti dilaporkan ke kita dan akan melihat bukti yang cukup sesuai dengan pekerja dan perbuatannya, saksinya ada, maka kita akan lakukan tindakan,” ujarnya.
Untuk ASN di lingkungan Pemkot Banda Aceh, ia meminta untuk terus menjunjung tinggi netralitas, baik dalam berkata, bertindak, dan lainnya. Termasuk Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda terdepan sebagai pengaman saat pemungutan dan penghitungan suara.
“Bebas melakukan pilihan, tidak ada intimidasi, dan semuanya. Jaga netralitas ini terus kita sampaikan, termasuk kepada Satlimas dalam rangka melaksanakan tugas ini, harus netral dan tetap melindungi dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemilu 2024 di Banda Aceh akan digelar di 618 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 90 gampong dalam sembilan kecamatan.
Jumlah warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Banda Aceh sebanyak 169.146 orang, meliputi 81.205 orang laki-laki dan 87.941 orang perempuan.
“Insya Allah dengan kerjasama dan partisipasi kita semua, kita dapat menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2023 secara serentak ini dan menjadikan Banda Aceh sebagai barometer kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu,” katanya.
