BANDA ACEH – Ikatan Kontraktor Aceh (IKA) telah mengungkapkan keprihatinan mereka terkait proyek pembangunan Bunker di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin Banda Aceh, Senin (16/09/2024).
Fokus utama kritik mereka adalah penggunaan metode e-purchasing dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menurut IKA, ada indikasi bahwa proses pengadaan melalui e-purchasing untuk proyek ini tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dan legalitas prosedur yang digunakan dalam proyek pembangunan fasilitas kesehatan penting tersebut.
IKA mengajukan pertanyaan kritis mengenai pemilihan metode pengadaan untuk proyek pembangunan Bunker di RSUD Zainal Abidin. Mereka mempertanyakan alasan di balik penggunaan metode e-katalog, yang menurut mereka tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk proyek semacam ini.
Ketua IKA Muzakir. AR mengingatkan bahwa masih ada beberapa alternatif metode berdasarkan Pasal 38 (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.
“Kami menduga adanya proses pengadaan proyek Bunker di RSUD Zainal Abidin, terindikasi praktik-praktik yang tidak etis dalam pelaksanaan mekanisme e-katalog khususnya. Ada indikasi bahwa hubungan pribadi atau kekerabatan mungkin mempengaruhi keputusan dalam proses pengadaan. Dan persaingan tidak sehat. Kami mencurigai adanya kondisi yang memberikan keuntungan tidak adil kepada salah satu kontraktor tertentu,” kata Muzakir.
Lanjutnya, pada Rencana Umum Pengadaan RUP RSUDZA Banda Aceh, ditemukan Paket Pembangunan Bunker Nuklir untuk pasien kanker pada RSUDZA Banda Aceh dengan nilai Pagu Rp 20.828.297.000. Dan paket pengawasan pembangunan Bunker dengan nilai Pagu Rp. 1.227.865.000, yang dilakukan dengan menggunakan metode e-purchasing,” ungkap Muzakir.
Jika merujuk pada pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa, E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Dugaan-dugaan ini ditujukan pada cara e-katalog diimplementasikan dalam proyek tersebut.
“Tampaknya mengisyaratkan bahwa proses ini mungkin telah dimanipulasi dan secara diam-diam menguntungkan pihak tertentu, karena e-katalog butuh pengetahuan terkait spesifikasi Barang/jasa yang dibutuhkan, artinya calon penyedia tersebut sudah mendapatkan bocoran Baik Spesifikasi ataupun Bill Of Quantity dari Pokja, tindakan ini berpotensi merugikan kontraktor lain dan mengorbankan prinsip-prinsip persaingan yang adil dan sehat dalam pengadaan publik,” bebernya.
Muzakir. AR meminta kepada LKPP melalui kewenangannya untuk membatalkan pelaksanaan proyek teserbut yang di duga tidak memenuhi syarat dan ketentuan diatur dalam peraturan.
“Hal itu harus dilakukan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, dalam menjalankan pemerintahan yang baik harus sesuai dengan asas Good Governance, asas kepastian hukum, dan asas ketidakberpihakan,” tegas Ketua IKA, Muzakir. AR.
