SIGLI – Kekerasan terkait Pilkada 2024 kembali terjadi. Kali ini menimpa mobil milik Syarbaini (53), yang dikenal dengan panggilan Apa Ni. Mobil mantan kombatan GAM itu ditembak saat terparkir di rumahnya di Gampong Dayah Gampong Pisang, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, pada Kamis, 14 November 2024.
Kejadian ini menambah daftar panjang aksi teror dan ancaman terkait Pilkada di Aceh.
Kekerasan ini bagian dari rangkaian kejadian yang dimulai dengan pelemparan granat di rumah calon Gubernur Bustami Hamzah, penembakan posko calon Bupati Pidie Jaya nomor urut 01 di Lueng Putu.
Kemudian ancaman pembunuhan terhadap tim sukses calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 1 di Aceh Tamiang, dan penembakan mobil milik Apa Ni, yang merupakan tim sukses calon bupati Pidie nomor urut 4 sekaligus tim pemenangan calon gubernur Aceh nomor urut 01, Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi, di Glumpang Baro.
Thamrin Ananda, Juru Bicara Cagub Bustami Hamzah, meminta kepolisian segera bertindak untuk mencegah kekerasan Pilkada agar tidak semakin meluas.
“Kita berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah-langkah mitigasi agar kekerasan Pilkada ini tidak berlanjut. Selain itu, kami meminta polisi menangkap pelaku penembakan dan ancaman lainnya secepatnya,” tegasnya.
Thamren menegaskan sejumlah teror terkait Pilkada itu membuktikan pernyataan sejumlah pejabat negara di Jakarta yang menggolongkan Aceh sebagai daerah rawan dalam Pilkada.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily juga memetakan tingkat kerawanan menjelang Pilkada Serentak 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November.
Menurutnya, Aceh dan empat provinsi di Papua termasuk dalam kategori wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap konflik selama Pilkada.
Selain itu Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyatakan kekhawatirannya terkait kerawanan Pilkada, terutama di Aceh.
Menurutnya, Pilkada lebih rawan konflik dibandingkan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).
“Pelaksanaan pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan pilpres maupun pileg. Terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antarkelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat keamanan yang terbatas,” ujar Jenderal Agus.[]
