Jakarta – Pasukan Thailand dan Kamboja akan kembali ke posisi netral yang telah disepakati sebelumnya, kata Menteri Pertahanan Thailand Phumtham Wechayachai, menyusul pembicaraan pada Minggu (8/6). Kedua pihak telah memperkuat kehadiran militer mereka sebagai respons atas bentrokan mematikan bulan lalu.
Selama berhari-hari kedua pemerintah saling bertukar pernyataan, mengatakan mereka berkomitmen menemukan resolusi damai setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan pada 28 Mei di daerah perbatasan yang tidak dibatasi batasnya.
Pada Sabtu kedua negara telah memperkuat kehadiran militer mereka, tetapi Phumtham mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu bahwa kedua belah pihak akan kembali ke posisi yang disepakati pada 2024.
Ia juga mengatakan kedua belah pihak berharap masalah perbatasan dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pertemuan Komite Perbatasan Bersama, yang dibentuk untuk memungkinkan negosiasi bilateral, pada 14 Juni.
Reuters menjelaskan Kamboja tidak segera berkomentar setelah pernyataan dari Phumtham.
Thailand pada Minggu telah mempersingkat jam operasional di 10 perlintasan perbatasan dengan Kamboja, dengan alasan masalah keamanan.
Pos pemeriksaan, termasuk yang tersibuk di provinsi timur Thailand, Sa Kaeo, jam operasional dikurangi menjadi setengahnya, dari pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat, dari pukul 06.00 hingga 22.00, sebelumnya, kata juru bicara Menteri Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, kepada wartawan.
Thailand mengoperasikan 17 penyeberangan perbatasan resmi dengan Kamboja, yang mencakup tujuh provinsi di sepanjang perbatasan bersama mereka sepanjang 817 km.
Kementerian Luar Negeri Kamboja menegaskan kembali permintaan membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional dalam surat kepada pejabat Thailand pada 6 Juni.
“Mengingat kompleksitas, sifat historis, dan sensitivitas sengketa ini, semakin jelas bahwa dialog bilateral saja mungkin tidak lagi cukup untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan langgeng,” kata Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn dalam catatan yang dibagikan kepada wartawan pada Minggu.
“Keputusan yang diberikan oleh ICJ, yang didasarkan pada hukum internasional, akan menawarkan penyelesaian yang adil, tidak memihak, dan langgeng,” katanya.
Pemerintah Thailand mengatakan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan dan mengusulkan agar semua masalah terkait batas diselesaikan melalui negosiasi bilateral.
Thailand dan Kamboja telah lebih dari satu abad memperebutkan kedaulatan di titik-titik yang tidak dibatasi di sepanjang perbatasan mereka, yang dipetakan oleh Prancis pada 1907 ketika Kamboja menjadi koloninya.
Ketegangan meningkat pada 2008 atas sebuah kuil Hindu abad ke-11, yang menyebabkan pertikaian selama beberapa tahun dan sedikitnya selusin kematian, termasuk selama pertukaran artileri selama seminggu pada 2011.
Kedua pemerintah telah menikmati hubungan yang hangat, dari persahabatan dekat antara mantan pemimpin, Thaksin Shinawatra dari Thailand dan Hun Sen dari Kamboja. Putri Thaksin dan putra Hun Sen adalah perdana menteri petahana di negara mereka.
