Banda Aceh – Pekerjaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) /Broncaptering / Sumur Dalam Terlindungi Kp. Kuti Robel kecamatan Linge bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2024 disinyalir mengalami keterlambatan pengerjaan. Proyek dengan pagu anggaran mencapai Rp. 2.941.995.159, 93 itu tidak selesai dikerjakan hingga tahun anggaran 2024 berakhir.
Berdasarkan informasi dari masyarakat hingga maret tahun anggaran 2025 proyek tersebut juga tak kunjung selesai sehingga berdampak langsung terhadap penanganan kebutuhan air di masyarakat.
Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mengatakan, berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa proyek yang tidak selesai dikerjakan hingga batas waktu yang ditetapkan maka harus diberi sanksi denda keterlambatan sebesar Rp 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
“Berdasarkan nilai kontrak yang tertera pada LPSE Aceh Tengah sebesar Rp.2.912.510.000,- maka CV. ENYAYO NOOR CO diharuskan membayar denda keterlambatan Rp 2.912.510,- setiap harinya terhitung jadwal berakhirnya kontrak di tahun anggaran 2024,” ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh Mahmud Padang, Kamis 26 Juni 2025.
Menurut Mahmud, jika hingga waktu perpanjangan Pekerjaan juga tak selesai dikerjakan, seharusnya sebagaimana Perpres 16 tahun 2018 maka perusahaan tersebut sudah seharusnya dimasukkan daftar hitam atau di baclist.
Menurut informasi yang beredar, masyarakat juga mengeluhkan bobroknya kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh dinas Perumahan dan Permukiman kabupaten Aceh tengah itu.
“Kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memastikan bahwa denda maupun sanksi yang semestinya diberikan sesuai aturan sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana yang mengalami keterlambatan dan mangkrak. Selain itu, kita juga mendesak penegak hukum agar memastikan bahwa proyek yang sudah dikerjakan sesuai spesifikasi yang ditetapkan, jangan sampai sudah proyek terbengkalai dan mengalami keterlambatan, justru pengerjaannya juga bobrok tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan sehingga ujung-ujungnya masyarakat dan daerah dirugikan,” tegasnya.
