Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh menyita benar-benar menyita perhatian masyarakat internasional. Sebanyak 19 kabupaten terkena imbas banjir dan longsor. Sedangkan 4 lainnya menjadi kabupaten kota ‘terdampak’ pasca bencana.
Hampir seluruh kabupaten kota di pesisir timur Aceh mengalami banjir bandang. Jembatan Kuta Blang di Bireuen terputus. Langsa dan Tamiang masih sulit diakses karena genangan air masih tinggi.
Demikian juga dengan kabupaten di wilayah tengah yang juga terimbas banjir dan longsor plus jalan dan jembatan penghubung yang terputus mengakibatkan 4 daerah di wilayah tengah Aceh terisolir.
Hal yang sama juga berlaku untuk daerah di barat selatan Aceh.
Di Banda Aceh, harga sembako membumbung tinggi. Gas LPG langka. Bahkan untuk gas 3 kilogram kini bernilai ratusan ribu. Warga Banda Aceh yang tak terimbas bandang kini menjerit.
Hampir 1,6 juta masyarakat Aceh menjadi korban bencana pasca Hidrometeorologi. Ratusan ribu warga mengungsi. Jumlah warga yang meninggal terus meningkat setiap harinya. Ini belum termasuk ratusan ribu rumah masyarakat yang tergenang lumpur serta hanyut dibawa air.
Kondisinya benar-benar mencekam. Tapi kata kepala BNPB hanya di mencekam di Medsos saja.
Kondisi di Aceh kini benar-benar menyedihkan. Namun dibalik hal sedih tersebut, ada juga ‘drama’ yang disajikan oleh para pimpinan Aceh selama darurat bencana. Mereka terlihat sibuk meski tak berguna.
Salah satunya, per tanggal 27 November 2025, para bupati walikota di Aceh ramai-ramai membuat surat pernyataan ketidaksanggupan menghadapi bencana yang menimpa daerah masing-masing. Seolah-olah mereka sudah ‘berdarah-darah’ berjibaku dengan lumpur dan warga yang kelaparan.
Para bupati walikota ini menangis sambil menceritakan kondisi daerah masing-masing yang terkena imbas bencana. Salah satunya Bupati Aceh Selatan.
Usut punya usut. Surat ‘Ketidaksanggupan Bupati’ tersebut ternyata permintaan ‘provinsi’ guna menekan presiden agar bencana di Sumatera diangkat status Bencana Nasional. Namun Prabowo ternyata justru tak mau menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.
Mualem pun akhirnya balik badan. Ia justru berkata bupati walikota di Aceh cengeng dan meminta bupati walikota yang buat surat ‘tidak sanggup’ tadi mundur jika tak mampu.
Belakangan, Bupati Aceh Selatan justru ketahuan sedang umrah bareng istri di Arab Saudi usai buat surat ‘tak sanggup’ tangani bencana. Pemkab Aceh Selatan pun berbalik arah, dari tak sanggup tangani bencana menjadi keadaan sudah terkendali.
Se-simple itu drama yang dipertontonkan.
Mualem sendiri meninggalkan komando penanganan bencana di tangan Sekda. Sedangkan juru bicara posko di tangan Plt Kadis Pendidikan. Jangan tanya bagaimana kerja BPBA dan Dinsos Aceh. Demikian juga dengan Humas serta Kominsa.
Anehnya, kita lebih memilih menyalahkan pemerintah pusat atas kegagapan kita dalam menghadapi bencana.
Ia (Mualem-red) lebih memilih sebagai ‘pengantar’ bantuan ketimbang memegang komando utama penanganan pasca bencana di Aceh.
Sementara korban bencana di daerah terisolir ‘nyaris’ kelaparan karena distribusi yang tak merata. Tapi gedung Bulog masih penuh dengan beras. Beberapa Lembaga vertical serta SKPA nyaris tak bergerak dan melakukan aktivitas perkantoran seperti biasa.
Mungkin para pemimpin di Aceh saat ini sudah menitip pesan pada Bupati Aceh Selatan yang saat ini berada di tanah suci.
“Mir, karena kamu di tanah suci, tolong kami bantu doa. Minta pada tuhan agar segera mengirim para malaikat untuk membersihkan rumah-rumah warga kita. Membangun fasilitas public kita yang hancur serta memberi masyarakat kita makan. Kalau bisa seperti pasca tsunami dulu. Ada malaikat yang menggaji rakyat kita untuk membersihkan rumahnya sendiri.”
“Bantu doakan ya, Mir.”
