Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain baik di Sumatera Barat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Mendagri usai memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh.
Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan tinggi telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menegaskan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat.
Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual murah, bukan, tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain logistik pangan, Tito menyoroti keterbatasan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di banyak daerah terdampak.
Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.
Selain itu, Mendagri juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke daerah terdampak.
Mendagri menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.
Menurutnya, kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat melalui kerja bersama TNI, Polri, Pemda, dan relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.
Terkait penanganan perumahan, Mendagri meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci berdasarkan nama dan alamat, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.
Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.
