Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengirimkan bantuan air bersih dalam skala besar untuk kebutuhan dasar warga yang kehilangan akses air layak konsumsi dan alat penjernih air ke sejumlah lokasi banjir di wilayah Aceh.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu, menyebut sebanyak 25 truk pengangkut yang membawa 10.000 galon air mineral diberangkatkan menuju titik-titik terdampak paling parah, sebagai langkah cepat dalam memitigasi krisis kesehatan pascabencana.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana,” ujar Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif.
Pendistribusian bantuan dilakukan secara terukur dengan menyasar Kabupaten Aceh Utara sebanyak 18 truk dan Kabupaten Aceh Tamiang tujuh truk.
Dia menyebut kehadiran KLH/BPLH di tengah lokasi pascabanjir bukan sekadar bantuan logistik, melainkan bentuk perlindungan nyata terhadap kualitas hidup warga Aceh di tengah lumpuhnya infrastruktur vital.
Intervensi dilakukan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih untuk makan dan minum yang memang aksesnya masih sangat terbatas akibat kerusakan infrastruktur air bersih dan pencemaran sumber air oleh material banjir.
KLH/BPLH juga langsung menerjunkan tim teknis untuk mengoperasikan tiga unit alat penjernih air (water purifier) di Kabupaten Aceh Tamiang. Teknologi itu memungkinkan air di lokasi bencana diolah secara instan menjadi air yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.
Saat ini, jelasnya, tim teknis dari KLH juga tengah menempuh jalur darat menuju Aceh untuk memastikan seluruh bantuan terdistribusi tepat sasaran sekaligus melakukan inspeksi lingkungan menyeluruh.
Sebagai pusat kendali di lapangan, pihaknya juga tengah mendirikan posko di Lhokseumawe. Posko ini dirancang sebagai pusat komando yang akan beroperasi selama masa darurat hingga tahap pemulihan tuntas.
Selain menjadi titik distribusi, Posko KLH/BPLH di Lhokseumawe akan berfungsi sebagai basis pemantauan dampak lingkungan pascabencana.
