BLANGPIDIE – Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S. Sos MSP melalui Plt Sekda Amrizal, membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di aula Dikilla Bappeda itu dihadiri seluruh unsur pimpinan Forkopimkab, para Kepala SKPK dan undangan lainnya, Selasa (27/01/2026).
Pada sambutannya, Sekda Amrizal mengatakan bahwa, Forum Konsultasi Publik merupakan rancangan awal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Barat Daya Tahun 2027 mendatang, dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari semua pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan dari tahap rancangan awal RKPD Aceh Barat Daya Tahun 2027 hingga menjadi RKPD Aceh Barat Daya Tahun 2027.
“Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan kewajiban konstitusional kita untuk menjaring aspirasi masyarakat pada tahap awal penyusunan Rancangan RKPD, agar rencana yang kita susun selaras dengan kebutuhan,” kata Amrizal.
Ia juga merincikan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini memiliki tujuan yang sangat mendasar, diantaranya yaitu:
Menghimpun Aspirasi
Menjaring masukan dan harapan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pada tahap awal perencanaan.
Penyelarasan Prioritas
Menyelaraskan antara usulan masyarakat dengan kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Konsensus Bersama
Mencapai kesepakatan mengenai rumusan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.
Dan Transparansi & Akuntabilitas
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif sejak dari tahap perencanaan.
“Seluruh masukan dalam forum ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 yang bermuara pada visi kita bersama: “ACEH BARAT DAYA MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”. Visi besar ini kita terjemahkan ke dalam 8 Misi Utama yang menjadi panduan gerak langkah kita:
MALEM
Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Syariat Islam yang aman dan beridentitas budaya.
CARONG
Meningkatkan kualitas SDM yang terampil, sehat, dan menguasai Iptek berbasis agama.
MEUSYUHU
Pembangunan infrastruktur terintegrasi dan pengembangan kawasan perkotaan baru.
MAKMUE Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ekonomi berdaya saing dan ekonomi kreatif.
ADEE
Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan merata.
JROH Pemberdayaan perempuan dan pemuda agar mampu mandiri.
SEUJAHTERA
Penguatan basis produksi pertanian, perkebunan, kelautan, dan pariwisata.
MEUSANEUT
Reformasi birokrasi yang bersih dan melayani melalui digitalisasi terintegrasi.
Selaras dengan misi tersebut, RKPD Tahun 2027 mengangkat tema strategis ”Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.
Adapun yang menjadi prioritas utama pembangunan Abdya adalah:
Peningkatan Infrastruktur (Misi Meusyuhu)
Pemkab Abdya akan memperluas konektivitas antara sentra produksi pertanian dan perikanan menuju pasar melalui jalan produksi dan jembatan antar desa. Selain itu, percepatan telekomunikasi di Desa terpencil dan energi ramah lingkungan akan menjadi fokus untuk mendukung keberlanjutan Desa.
Pemberdayaan Masyarakat (Misi Jroh & Adee)
Pemerintah ingin perempuan, pemuda, dan kelompok rentan berdaya secara ekonomi melalui pelatihan keterampilan praktis dan penguatan BUMDes dengan tetap menjunjung kearifan lokal.
Produktivitas Berbasis Teknologi (Misi Carong & Seujahtera)
Modernisasi alat mesin pertanian (alsintan), sistem irigasi, dan inovasi pengolahan hasil tani akan didorong melalui kolaborasi riset agar komoditas kita memiliki daya saing nasional.
Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan (Misi Makmue)
Abdya akan memperkuat basis ekonomi masyarakat melalui pendampingan intensif bagi UMKM dan wirausaha muda, khususnya dalam hal digitalisasi pemasaran dan peningkatan manajemen usaha. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, di mana bantuan ekonomi dan program penguatan kapasitas benar-benar menjangkau rumah tangga miskin, kelompok disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kita ingin memastikan bahwa keadilan ekonomi hadir secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
‘Melalui forum ini, kami meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif. Kami instruksikan kepada seluruh kepala OPD agar merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas. Mari kita pastikan pembangunan 2027 adalah pembangunan yang inklusif, yang membawa Abdya menuju kemajuan dan kemakmuran yang diridhai Allah SWT,” pungkas Amrizal.
