Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menyatakan untuk pengendalian inflasi di provinsi ujung barat Indonesia itu perlu berkelanjutan dan terencana, bukan hanya bersifat responsif.
“Pemerintah daerah perlu melakukan langkah strategis secara terintegrasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah-panjang, karena pola inflasi Aceh menunjukkan bahwa tekanan harga dipengaruhi pola musiman harga pada komoditas tertentu, struktur pasokan, serta kondisi distribusi antarwilayah,” kata Kepala BPS Aceh, Agus Andria di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan berdasarkan pemantauan inflasi dan perkembangan harga konsumen di Aceh, tekanan inflasi jangka pendek masih dipengaruhi oleh komoditas pangan strategis, khususnya beras, serta komoditas protein hewani seperti telur ayam ras.
Menurut dia untuk jangka pendek pemerintah daerah perlu memprioritaskan kebijakan stabilisasi harga dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas-komoditas tersebut.
Ia mengatakan langkah yang perlu diperkuat meliputi pengamanan stok pangan daerah, pengawasan ketersediaan bahan bakar rumah tangga, serta antisipasi potensi gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga.
“Pemantauan statistik harga dan inflasi mengindikasikan bahwa fluktuasi harga di Aceh tidak semata-mata terkait faktor produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi dan keterbatasan akses logistik di beberapa wilayah,” katanya.
Ia mengatakan dalam konteks tersebut pemberian subsidi ongkos angkut untuk daerah tertentu masih relevan, terutama bagi komoditas strategis seperti beras dan telur ayam ras, guna menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Di sisi lain, ia mengatakan percepatan perbaikan infrastruktur transportasi, khususnya pada jalur distribusi utama di wilayah tengah Aceh, perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung pada biaya logistik dan disparitas harga antarwilayah.
“Pemerintah daerah juga perlu mempercepat rehabilitasi lahan sawah dan kebun masyarakat yang terdampak bencana sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan produksi dan ketersediaan pangan daerah,” katanya.
Adapun untuk penguatan strategi jangka panjang dan menengah, menurut dia adalah pengendalian inflasi di Aceh memerlukan pendekatan struktural melalui pembangunan sistem pangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Pihaknya menyarankan pemerintah daerah mengembangkan pusat pengelolaan pangan (food station) berbasis potensi lokal sebagai instrumen untuk memperkuat cadangan pangan, memperlancar distribusi, dan menekan volatilitas harga komoditas strategis.
Kemudian memperkuat pengelolaan pasokan di daerah produsen agar distribusi antar wilayah lebih efisien dan responsif terhadap perubahan permintaan termasuk Data perkembangan harga mengindikasikan bahwa ketimpangan pasokan masih menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan perbedaan harga antarwilayah.
Ia juga meminta adanya peningkatan koordinasi lintas wilayah produsen dan konsumen untuk mengurangi ketimpangan pasokan dan menjaga stabilitas harga secara lebih merata.
”Sinergi kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan berbagai program pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu terus diperkuat agar kebijakan pangan, perlindungan sosial, dan stabilisasi harga berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi melalui pengelolaan komponen harga yang dikendalikan pemerintah (administered prices). Kebijakan yang diarahkan pada penyesuaian atau pemberian keringanan tarif layanan dasar, seperti tarif air minum melalui PDAM, dapat menjadi instrumen efektif dalam meredam tekanan inflasi dari sisi biaya.
Ia mengatakan kebijakan itu tidak hanya berkontribusi dalam menahan laju inflasi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan harga yang bersifat selektif, terukur, dan berbasis data sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah,” katanya.
Ia menambahkan dengan implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi, konsisten, dan berbasis data statistik, Pemerintah Aceh diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran nasional, yaitu antara 1,5 hingga 3,5 persen.
“Kisaran inflasi tersebut mencerminkan kondisi perekonomian yang sehat, dengan stabilitas harga terjaga, pasokan dan distribusi berjalan lancar, serta aktivitas ekonomi tetap tumbuh tanpa menggerus daya beli masyarakat,” katanya.
