BANDA ACEH — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat, H. Tantawi, S.IP., M.AP., menekankan pentingnya percepatan penanganan dampak kebencanaan di Aceh dalam forum rapat paripurna DPRA bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Dalam penyampaiannya, Tantawi menyoroti kondisi masyarakat yang hingga kini masih berjuang bangkit pascabencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh sekitar enam bulan lalu. Ia menilai penanganan sektor pertanian dan infrastruktur terdampak bencana masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, banyak lahan pertanian masyarakat mengalami kerusakan berat dan belum tertangani maksimal, padahal sektor tersebut menjadi sumber utama penghidupan warga.
Tantawi berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret dengan menyurati Kementerian Pertanian agar percepatan rehabilitasi lahan pertanian dapat segera dilakukan.
Ia menegaskan, pemulihan sektor pertanian sangat penting untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali bangkit secara ekonomi dan menjaga ketahanan pangan daerah.
“Pemerintah harus hadir secara nyata untuk membantu masyarakat yang hingga hari ini masih merasakan dampak bencana,” ujarnya.
Selain itu, Tantawi juga meminta Pemerintah Aceh memberi perhatian serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya terkait kebijakan data desil bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya hidup cukup kini jatuh miskin akibat kehilangan mata pencaharian setelah banjir besar melanda sejumlah daerah di Aceh.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh menyurati Kementerian Sosial agar dilakukan evaluasi dan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial sehingga masyarakat terdampak bencana tidak kehilangan hak mendapatkan bantuan UMKM, beasiswa pendidikan, maupun Program Indonesia Pintar (KIP).
Tantawi menilai kebijakan bantuan harus berpihak pada kondisi nyata masyarakat yang sedang berusaha pulih dari dampak kebencanaan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan infrastruktur yang hingga kini membahayakan keselamatan masyarakat, yakni jembatan rangka baja yang putus di kawasan Krueng Mane–Sawang tembus Bireuen.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat dan pelajar terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang sungai. Bahkan saat banjir datang, jembatan darurat sering hanyut sehingga anak-anak harus berenang untuk pergi ke sekolah.
Tantawi berharap pembangunan jembatan tersebut dapat menjadi prioritas Pemerintah Aceh tahun ini sebagai bagian dari penanganan pascabencana dan perlindungan keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai ada korban jiwa karena lambannya penanganan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.[]
