Jakarta – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rudal balistik Teheran tidak akan menjadi topik perundingan dengan Amerika Serikat (AS) maupun negara mana pun.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Selasa (23/6), Pezeshkian menyampaikan Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun.
Menurutnya, pertahanan negara adalah topik yang tidak bisa dinegosiasikan lantaran amat krusial untuk melindungi kedaulatan dari ancaman eksternal.
“Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda,” kata Pezeshkian selama berkunjung ke Pakistan, seperti dikutip AFP.
Sharif, pada kesempatannya, juga menyampaikan perjanjian awal yang ditandatangani AS dan Iran bersama para mediator tidak menyinggung soal rudal balistik.
“Tidak boleh ada standar ganda… bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menolerir kemunafikan ini,” kata Sharif.
Pezeshkian berkunjung ke Pakistan beberapa hari setelah AS dan Iran meneken nota kesepahaman (MoU) dan mengadakan pembicaraan teknis di Swiss untuk kesepakatan damai.
Ia bertemu dengan Sharif untuk membahas progres perundingan AS-Iran serta memperkuat hubungan bilateral Iran dan Pakistan. Pakistan merupakan mediator negosiasi AS-Iran bersama Qatar.
Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan Islamabad akan terus memainkan peran mediasi agar perdamaian abadi tercapai di Timur Tengah.
Sebelum perang, AS atas dorongan Israel berupaya memasukkan program rudal balistik serta dukungan Iran terhadap proksinya di Timur Tengah ke dalam negosiasi. Namun, Iran menolak tegas soal itu.
Sejak lama, Israel memandang rudal-rudal balistik Iran sebagai ancaman eksistensial.
Namun, di dalam MoU AS-Iran yang sudah diteken, masalah rudal balistik tidak dipersoalkan sedikit pun. Banyak pihak menilai kesepakatan damai AS dan Iran merugikan Negeri Zionis.
