Tamiang — Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memprioritaskan normalisasi sungai di sejumlah titik rawan serta percepatan rehabilitasi gedung perkantoran pemerintah yang rusak akibat bencana. Langkah taktis ini didorong guna meminimalisasi risiko banjir susulan menjelang pergantian musim sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat kembali berjalan optimal.
Urgensi penanganan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Koramil 08/Rantau, Senin (13/7/26) siang. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah ini turut dihadiri unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Dalam pengantarnya, Bupati Armia menyebutkan normalisasi sungai di kawasan rawan harus menjadi prioritas utama. Mengingat musim penghujan diperkirakan akan kembali melanda dalam beberapa bulan ke depan, dinas terkait diminta bergerak cepat di lapangan.
“Normalisasi sungai sangat penting untuk mengurangi risiko banjir sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas perekonomian agar tidak kembali terganggu akibat bencana,” ujar Bupati.
Selain mitigasi aliran sungai, fokus perhatian pemerintah daerah juga tertuju pada pemulihan sarana penunjang pemerintahan. Kerusakan pada sejumlah gedung perkantoran dinilai menghambat efektivitas birokrasi, sehingga pemulihan fisik bangunan menjadi kebutuhan yang mendesak.
“Pemulihan fasilitas pemerintahan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin cepat proses rehabilitasi dilakukan, semakin cepat pula pelayanan dapat berjalan normal,” tegas Bupati Armia menguatkan.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, tambah Bupati, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh serta seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Bumi Muda Sedia.
Merespons laporan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau kerap disapa Dek Fadh menyambut baik masukan dan poin taktis yang dipaparkan. Ia menggarisbawahi bahwa penanggulangan dampak bencana skala daerah membutuhkan kerja sama lintas sektoral yang solid dan tidak bisa bertumpu pada satu instansi saja.
Menurut Wagub Aceh tersebut, percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRK, serta seluruh elemen terkait. Melalui kolaborasi tersebut, seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan dapat berjalan tepat waktu sesuai target.
Akselerasi ini ditargetkan mampu memberikan dampak pemulihan yang nyata bagi masyarakat Aceh Tamiang, baik dari aspek ketahanan infrastruktur, stabilitas pelayanan publik, hingga pemulihan roda perekonomian daerah.
