MEUREUDU – Sidang Paripurna DPRK Pidie Jaya yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berubah menjadi ruang evaluasi keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.
Dua fraksi, yakni Fraksi Partai Aceh Sejahtera (PAS) dan Fraksi PPP, secara terbuka mengungkap berbagai persoalan yang dinilai mencerminkan masih lemahnya tata kelola pemerintahan, mulai dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset yang belum menghasilkan, lemahnya administrasi keuangan, hingga lambannya pembangunan infrastruktur dasar.
Juru Bicara Fraksi PAS, Azrizal Syahputra, menilai kinerja Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan PAD masih jauh dari harapan.
Menurutnya, sebagian besar SKPK yang diberi mandat sebagai penghasil PAD belum mampu memenuhi target pendapatan, bahkan mayoritas realisasinya masih berada di bawah 50 persen.
Bagi Fraksi PAS, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan angka, melainkan mencerminkan belum optimalnya upaya pemerintah menggali potensi ekonomi daerah.
Rendahnya PAD dinilai berimplikasi langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Fraksi PAS mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SKPK penghasil PAD, disertai langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemungutan serta optimalisasi seluruh potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Tak hanya itu, Fraksi PAS juga mempertanyakan pengelolaan aset produktif milik daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi berarti terhadap kas daerah. Salah satu sorotan utama diarahkan pada alat berat milik pemerintah yang masih layak digunakan, namun belum dikelola secara profesional agar dapat menghasilkan pendapatan.
Fraksi bahkan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sekitar Rp100 juta yang dialokasikan untuk penarikan dan pendataan alat berat yang tersebar di dalam maupun luar Kabupaten Pidie Jaya.
Menurut mereka, anggaran tersebut harus dibuktikan dengan hasil nyata berupa aset yang kembali tertata dan mampu dimanfaatkan sebagai sumber PAD.
Kritik Fraksi PAS juga mengarah pada aspek akuntabilitas keuangan daerah. Mereka menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai rusak maupun hilangnya dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada 31 SKPK dengan nilai mencapai sekitar Rp64,47 miliar merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif semata.
Fraksi mengingatkan bahwa hilangnya dokumen bernilai puluhan miliar rupiah berpotensi melemahkan sistem pengawasan keuangan daerah, menyulitkan proses audit, serta mengurangi tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Di sektor pembangunan, Fraksi PAS turut menyoroti lambannya proses pengadaan barang dan jasa. Hingga pertengahan tahun anggaran, berbagai tahapan pengadaan dinilai belum berjalan sesuai target.
Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran, yang selama ini kerap berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan, terganggunya penyerapan anggaran, serta melambatnya perputaran ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP, Ammar, menyampaikan bahwa peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan percepatan realisasi belanja daerah agar manfaat APBK benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor pertanian, sekaligus mulai mengembangkan ekonomi berbasis teknologi informasi.
Fraksi PPP juga menilai kapasitas aparatur pengelola PAD masih perlu diperkuat, baik dari sisi kompetensi teknis maupun integritas, sehingga target pendapatan daerah dapat dicapai secara lebih optimal.
Selain persoalan fiskal, Fraksi PPP menaruh perhatian terhadap wajah ibu kota Kabupaten Pidie Jaya. Mereka mendesak pemerintah segera melakukan penataan kawasan Kota Meureudu melalui penertiban kawasan perkotaan, mengaktifkan kembali pasar sayur, serta membangun jalan dan drainase yang lebih representatif.
Menurut Fraksi PPP, penataan kota yang tidak maksimal berpotensi memunculkan persoalan sosial, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi PPP juga menyoroti belum pulihnya layanan air bersih di Desa Pasi Lhok, Kecamatan Jangka Buya, akibat rusaknya jaringan pipa PDAM sejak banjir bandang 26 November 2025. Mereka meminta Pemkab bersama manajemen PDAM segera melakukan perbaikan agar kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat kembali terpenuhi.
Sorotan berikutnya diarahkan pada kondisi ruas jalan kabupaten di Kemukiman Ulee Glee Barat, Kecamatan Bandar Dua, yang menghubungkan sejumlah gampong. Jalan yang berlubang disebut telah berulang kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Bagi Fraksi PPP, infrastruktur jalan bukan sekadar sarana transportasi, melainkan urat nadi perekonomian dan akses pelayanan masyarakat.
Oleh Karena itu, perbaikannya harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menutup pandangan fraksinya, PPP menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRK, baik yang disampaikan melalui Badan Anggaran, Badan Legislasi maupun pendapat akhir fraksi, harus menjadi bahan evaluasi yang benar-benar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.
Tanpa tindak lanjut yang nyata, berbagai catatan kritis tersebut dikhawatirkan hanya akan berulang dalam setiap pembahasan pertanggungjawaban APBK tanpa menghasilkan perbaikan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.[Mul]
