MEUREUDU – Banjir hidrometeorologi masih menyisakan persoalan serius bagi petani Pidie Jaya, Lahan persawahan dipenuhi lumpur, jaringan irigasi rusak, dan sebagian petani belum dapat kembali mengolah lahannya hingga 8 bulan paska banjir.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kini meminta dukungan sekitar Rp150 miliar kepada pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan pencetakan lahan pertanian yang rusak berat yang sama sekali belum disentuh hingga saat ini.
Usulan itu disampaikan Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi saat mendampingi tim lintas kementerian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir, Sabtu (8/8/2026).
Tim yang berjumlah sekitar 20 orang dari Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Ekonomi Kreatif meninjau huntara, sawah, tambak, pasar, UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
Bagi Pemkab, persoalan utama kini bukan sekadar membersihkan sisa banjir, tetapi mengembalikan masyarakat ke aktivitas produksi.
“Prioritas kita bagaimana masyarakat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Lahan pertanian harus kembali produktif, tambak dan usaha perikanan harus dipulihkan, perdagangan harus bergerak,” tegas Sibral.
Endapan lumpur dan kerusakan irigasi menjadi kendala utama pemulihan sawah, Pemkab meminta pemetaan cepat untuk menentukan lahan yang bisa direhabilitasi dan lahan yang membutuhkan alternatif pemanfaatan.
Pemkab juga meminta tambahan alat berat, Satu unit ekskavator bantuan pemerintah pusat dinilai belum memadai untuk mempercepat penanganan.
“Semakin lama lahan tidak bisa digunakan, semakin besar kerugian yang ditanggung petani,” ujarnya.
Selain anggaran, Pemkab meminta dukungan sarana produksi dan pendampingan teknis.
Di sektor perikanan, rehabilitasi tambak dan kolam menjadi prioritas. Bantuan benih dan pakan juga dibutuhkan agar masyarakat dapat segera kembali berproduksi.
“Pemulihan bukan hanya memperbaiki infrastruktur. Yang paling penting memastikan masyarakat kembali memiliki modal untuk berproduksi dan mendapatkan penghasilan,” kata Sibral.
Pemkab berharap kunjungan lintas kementerian menghasilkan anggaran dan kebijakan konkret, bukan berhenti pada peninjauan lapangan.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan setelah bencana, Kami berharap pemerintah pusat terus hadir sampai masyarakat benar-benar pulih dan kembali produktif,” tegasnya.
Kini kebutuhan Pidie Jaya jelas: Rp150 miliar untuk pemulihan lahan, tambahan alat berat dan dukungan sarana produksi.
Bagi petani, pemulihan bukan soal menunggu, Setiap hari lahan tidak produktif berarti ada pendapatan yang hilang.[Mul]
