Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Aceh terus memperkuat upaya mengatasi persoalan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Salah satu langkah yang ditempuh yakni membangun serta memanfaatkan fasilitas baru di sejumlah daerah.
Kepala Kanwil Ditjenpas Aceh Ramdani Boy mengatakan, tingkat overkapasitas lapas dan rutan di Aceh secara keseluruhan masih mencapai sekitar 75 persen. Kondisi terparah terjadi di Lapas Kelas IIB Idi, Kabupaten Aceh Timur, yang tingkat kepadatannya mencapai 600 persen.
“Sangat overkapasitas seperti yang kami laporkan tadi. Itu sekitar 75 persen overkapasitasnya. Dan yang luar biasa seperti Idi 600 persen, karena lapasnya kecil, isinya banyak,” kata Ramdani usai acara Penyerahan Remisi Umum bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum bagi Anak Binaan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (17/8/2026).
Saat ini, jumlah penghuni di 26 lapas dan rutan di Aceh mencapai 7.393 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 5.910 narapidana dan 1.483 tahanan.
Selain Lapas Kelas IIB Idi, sejumlah lapas lainnya juga mengalami overkapasitas tinggi. Lapas Kelas IIB Bireuen tercatat mengalami overkapasitas sebesar 429 persen, Lapas Kelas IIB Kutacane 382 persen, sedangkan Lapas Kelas IIB Lhoksukon mencapai 365 persen.
Ramdani menjelaskan, salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kepadatan adalah membangun dan memanfaatkan fasilitas lapas baru. Di Lhokseumawe, misalnya, penghuni telah dipindahkan dari lapas lama ke fasilitas baru sehingga kondisi hunian menjadi lebih layak.
“Kami berupaya mengatasi persoalan overkapasitas ini. Seperti di Lhokseumawe, sudah berhasil kita bangun dan kita pindahkan dari lapas lama ke lapas yang baru, sehingga mereka menjadi nyaman untuk huniannya,” ujarnya.
Upaya penambahan fasilitas juga terus dilakukan di daerah lain. Salah satunya di Kota Subulussalam, di mana pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kanwil Ditjenpas Aceh untuk menyiapkan lahan pembangunan lapas.
“Kalau penambahan lapas, Subulussalam pemdanya sudah koordinasi dengan kami untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas di Subulussalam,” katanya.
Namun, pembangunan lapas dan rutan baru masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Sejumlah lahan yang sebelumnya disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan lapas harus dialihkan untuk kebutuhan hunian sementara (huntara) pascabencana banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025.
“Untuk yang lain kami tetap berupaya, karena terkendala dengan banjir kemarin. Ada peruntukan-peruntukan lahan yang diberikan oleh pemda tapi dialihfungsikan menjadi Untara,” ujarnya.
Karena itu, Kanwil Ditjenpas Aceh bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari alternatif lahan yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan lapas dan rutan baru.
Upaya penambahan fasilitas tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan penghuni, sekaligus meningkatkan kualitas hunian dan pelayanan pemasyarakatan di Aceh.
