MEUREUDU — Dana tambahan Rp37,94 miliar yang seharusnya menjadi amunisi pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pidie Jaya justru nyaris tak bergerak. Hingga 2 September 2026, pemerintah daerah baru menyerap 3,9 persen.
Artinya, sekitar 96 persen anggaran masih tersisa ketika tahun anggaran 2026 telah memasuki penghujung kuartal III. Pemkab kini berpacu dengan waktu untuk merealisasikan sekitar Rp36,46 miliar hanya dalam waktu empat bulan.
Ironisnya, dana terbesar justru terkunci pada instansi dengan serapan sangat rendah.
Dari 12 SKPK penerima, sekitar Rp35 miliar terkonsentrasi di Dinas Pertanahan, BPBD, dan Dinas PU.
Dinas Pertanahan menguasai Rp19,9 miliar, tetapi baru mencairkan Rp60 juta. BPBD dengan pagu Rp8 miliar baru menyerap sekitar Rp1,4 miliar atau 17 persen. Lebih mencolok lagi, Rp7 miliar di Dinas PU masih nol realisasi.
Dinas Pertanian dan Dinas Sosial juga tercatat nol serapan, masing-masing dengan pagu Rp899 juta dan Rp751 juta.
Pertanyaan publik pun tak terhindarkan: jika dana sudah tersedia, mengapa pemulihan justru tersendat? Apakah masalahnya berada pada perencanaan, kesiapan kegiatan, proses pengadaan, atau lemahnya kendali SKPK?
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi akhirnya melontarkan peringatan keras dalam rapat monitoring dan evaluasi penanganan pascabencana di Aula Bappeda, Rabu 2 September 2026.
Sibral meminta seluruh SKPK segera mengejar realisasi dan memperingatkan konsekuensi jika dana berujung Silpa.
“Kalau Rp10 miliar Silpa maka anggaran Pidie Jaya akan terpotong Rp20 miliar. Satu banding dua,” kata Sibral.
Bupati bahkan mengancam sanksi terhadap OPD yang dianggap menjadi penyebab kegagalan penyerapan.
“Kalau hal itu terjadi maka OPD tersebut akan saya nolkan gaji kalian untuk menutupi sejumlah anggaran yang terpotong itu, itu peringatan saya. Karena pemotongan itu terjadi karena tanggung jawab OPD tersebut,” tegasnya.
Kini persoalannya semakin terang: dana pemulihan bukan sekadar soal tersedia atau tidak tersedia, tetapi soal kemampuan pemerintah mengubah anggaran menjadi pekerjaan nyata bagi korban bencana.
Dengan Rp36,46 miliar masih tersisa, publik layak menuntut jawaban: siapa yang bertanggung jawab jika dana pemulihan kembali gagal direalisasikan?.[Mul]
