Oleh Taufiq A. Rahim
Ketidakhadiran Plt. Gubernur pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada hari Senin 15 Juni 2020, ini merupakan absensi Plt. Gubernur Aceh (Nova Iriansyah) yang sudah berulangkali.
Sehingga ini terkesan bahwa, demokrasi politik di Aceh peran DPRA jauh lebih kecil, rendah dan bahkan cenderung melecehkan demokratisasi kekuasaan politik di Aceh.
Meskipun ada alasan acara video conference dengan Presiden RI, namun ini bisa disesuaikan jadwalnya, agar hadir.
Karena ini berkaitan juga dengan agenda politik penting berkaitan dengan Pemerintah Aceh laporan keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) secara administratif, tertanggal 23 April 2020.
Nomor surat 120.4/6596, diterima Sekretariat DPRA pada 27 April 2020. Sesuai dengan aturan sesuai substantif Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 disampaikan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
Apakah Ketua DPRA dan anggota DPRA tidak paham aturan, tidak mengerti tentang kesejajaran posisi demokrasi politik modern bahwa, pembagian kekuasaan dalam demokrasi politik eksekutif, legislatif dan yudikatif sama. Masing-masing menjalankan peran dan fungsinya, sehingga kekuasaan demokrasi politik berjalan seimbang, stabil dan harmonis. Sehingga tidak ada kesan ada yang direndahkan, dikerdilkan serta dilecehkan posisi, kedudukan dan kekuasaanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) juga bukan dipilih oleh rakyat secara politik (Pemilihan Umum/Pemilu), bukan kepala daerah ataupun kepala pemerintahan, hanya pejabat administratif atau birokrasi yang menjalankan tugas administrasi Pemerintah Aceh, terikat dengan aturan aparatur sipil negara (ASN). Sehingga tidak ada kebijakan publik dan politik yang dapat dilaksanakan diambil kebijakan oleh seorang Sekda. Ini kesalahan berulangkali secara politik dilakukan oleh DPRA yang mengkerdilkan, melecehkan lembaga legislatif dan dirinya sendiri. Apalagi terus melanjutkan, tidak menunda hingga Plt. Gubernur hadir pada sidang paripurna daerah dipimpin oleh Ketua DPRA yang diikuti anggota DPRA.
Sidang paripurna daerah itu menyangkut kebijajan publik, hajat hidup rakyat dan politik penggunaan anggaran belanja daerah (Anggaran Pendapata dan Belanja Aceh/APBA) 2019 yang sangat carut-marut dan penuh dengan pertanyaan dan kritikan publik Aceh. Sebagai ulasan sangat “cantik polesannya” dari rencana pendapatan Aceh tahun 2019 Rp 15,69 trilun, dibelanjakan Rp 15,39 triliun, jadi realisasi lebih 98,13%, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah.
Kemudian belanja Aceh tahun anggaran 2019 direncanakan Rp 17,32 triliun lebih, realisasinya Rp 15,58 triliun lebih, realisasinya 89,92% terdiri dari belanja tidak langsung rencana Rp 6,79 triliun lebih, realisasi Rp 6,56 triliun lebih, sebesar 96,55%. Belanja langsung direncanakan Rp 10,53 triliun lebih, realisasinya Rp 9,01 triliun lebih, sebesar 85,64%. Ini dilaporkan Sekda Aceh termasuk penggunaan anggaran belanja sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa 2018) Rp 2,95 triliun lebih. Sementara rencana biaya pengeluaran anggaran Rp 75,31 miliar lebih, maka netto pembiayaan direncanakan Rp 2,88 triliun lebih, realusasinya Rp 2,87 triliun lebih, sebesar 99,89%. Penggunaan anggaran untuk Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak Rp 217,21 miliar lebih, realisasinya Rp 208,33 miliar lebih, sebesar 95,91%.
Laporan keuangan dan belanja publik dan belanja pegawai/SKPA nampak cantik, sepertinya kerja Pemerintah Aceh sangat efisien. Sehingga pesona ini ditelan, ditelaah laporannya oleh DPRA dengan kapasitas dan kemanpuan masing-masing “orang-orang terhormat”di lembaga legislatif.
Sesungguhnya demokrasi serta kesetaraan dan kesejajaran demokrasi di Aceh telah mati suri. DPRA sebagai representasi orang atau keterwakilan rakyat yang semestinya kekuasaan setingkat dan sejajar dengan Plt. Gubernur Aceh, sangat tidak terhormat dan bermakna dimata rakyat Aceh, dengan berulangkalinya rapat paripurna dengan berbagai alasan diwakilkan oleh Sekda Aceh, sebagai pejabat adminitratif dan birokra
Sesungguhnya demokrasi serta kesetaraan dan kesejajaran demokrasi di Aceh telah mati suri. DPRA sebagai representasi orang atau keterwakilan rakyat yang semestinya kekuasaan setingkat dan sejajar dengan Plt. Gubernur Aceh, sangat tidak terhormat dan bermakna dimata rakyat Aceh, dengan berulangkalinya rapat paripurna dengan berbagai alasan diwakilkan oleh Sekda Aceh, sebagai pejabat adminitratif dan birokrasi yang hanya sebagai ASN, petugas dan pelaksana administrasi Pemerintah Aceh.
Penulis adalah pengamat ekonomi di Aceh.
