PAPUA dan Aceh itu memiliki banyak perbedaan. Namun tak sedikit pula persamaan yang dimiliki. Saat salah satunya tersakiti, maka rasa solidaritas pun menggema. Karena kita paham bagaimana rasanya menjadi warga kelas 3 di negeri yang amat luas ini.
Mengapa saya sebut sebagai warga kelas 3? Karena memang ada banyak perbedaan pelayanan dalam fasilitas publik untuk kedua daerah ini. Soalnya listrik misalnya, listrik di Aceh masih sering kelap kelip. Di beberapa tempat, malah belum ada listrik sama sekali. Listrik terus padam bertahun-tahun. Namun tak ada perubahan pelayanan atau komitmen untuk memperbaiki. Sama halnya dengan Papua yang juga memiliki persoalan serius soal listrik.
Sementara di Jawa, hanya beberapa jam listrik padam, PLN langsung mengumumkan kompensasi bagi pelanggan di sana. Di sinilah, pengamalan Pancasila, terutama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu diajarkan kembali pada para pemegang kuasa di republik ini.
Belum lagi soalnya. Persoalan kelangkaan BBM di Papua juga sering menjadi persoalan serius. Namun lagi lagi tak ada komitmen kuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hanya selesai saat beberapa petinggi berkunjung ke sana, dan kemudian kembali berulah saat sang pejabat kembali ke ibukota.
Aceh berada di ujung barat Indonesia. Sementara Papua berada di ujung Timur. Demikian juga dalam hal agama dan ras. Namun perbedaan ini tak membuat jurang pemisah antara Aceh dan Papua.
Meski berada di ujung, jika mau diakui, kedua daerah ini memiliki andil yang besar untuk republik ini. Papua merupakan daerah yang miliki cadangan emas yang besar sejak puluhan tahun lalu. Sama halnya dengan Aceh yang miliki limpahan cadangan minyak bumi dan terus dikeruk hingga kini. Sayangnya, berlimpahnya sumber daya alam ini, tak berbanding lurus dengan pembangunan di daerah setempat. Pembangunan minim dan ekonomi masyarakat masih di bawah rata-rata.
Keadaan inilah yang akhirnya memetik api konflik yang berkepanjangan. Meskipun kedua daerah ini, hingga saat ini masih berstatus ‘dalam NKRI.’ Kedua daerah ini ingin berdaulat atas sumber daya alam sendiri.
Mungkin perbedaan ini pula yang membuat Aceh merasa senasib dengan Papua yang kembali memanas dalam dua hari.
Jika mau jujur, sentimen yang mencuat dalam dua hari ini sebenarnya telah berlangsung lama. Hal yang sama juga sering di alami oleh mahasiswa Aceh yang sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa.
Sebutan GAM, ganja, teroris serta lainnya, sering dilabelkan dalam hubungan sehari-hari. Namun hal ini sering kami anggap sebagai angin yang berlalu.
Kembali ke soal dukungan tadi, dukungan ini terlihat jelas di sosial media milik masyarakat Aceh, seperti Facebook dan Twitter. Banyak masyarakat Aceh mengecam diskriminasi yang ditunjukan kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur. Solidaritas ini tak terbentuk satu dua hari, tapi puluhan tahun lamanya. Padahal, Aceh berada jauh dari Papua.
Beberapa mantan aktivis di Aceh juga mengaku bahwa hubungan Aceh-Papua sudah terbentuk lama. Saat Aceh masih berkonflik misalnya, para mahasiswa Aceh di tanah Jawa, sering kali mengadakan aksi bersama dengan para mahasiswa asal Papua. Diskusi hingga aksi jalanan. Ini terjadi karena merasa senasib dan sepenanggungan.
Kini, saat kasus diskriminasi mahasiswa Papua mencuat ke publik dan tersakiti. Warga Aceh memberi perlindungan untuk para mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di tanah rencong. Tak ada diskriminasi di sini, dan keadaan ini dirasakan langsung oleh mahasiswa Papua di Aceh.
Solidaritas di Aceh untuk Papua ini sebagai bentuk dukungan kepada saudaranya yang tinggal jauh di sana. Kenapa? Karena Aceh juga pernah merasakan hal yang sama. Seharusnya rasa ini juga dimiliki oleh para pemegang kuasa saat Indonesia. Nasionalisme tak cukup dengan teriakan semata. Nasionalisme bukan dengan panjat pinang atau memakai lambang garuda. Nasionalisme itu tak cukup dengan retorika. Nasionalisme bukan soal pengakuan, tapi lebih pada membangun kesadaran berbangsa dan bernegara.
Saat konsep keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, benar-benar diterapkan, nasionalisme pasti akan tumbuh. Namun keadaan akan seperti saat ini jika sentimen ‘warga kelas 1’ terus dipertahankan.
Kenapa? Karena Indonesia bukan cuma milik Jawa.
Penulis adalah Irmansyah, mahasiswa Aceh di pulau Jawa.
