Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial Juliari Batubara dan memaparkan telah menerima 1.074 laporan keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.
“Dari catatan kita dari Jaga Bansos itu kita terima hingga 4 September 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos. Ini sudah kita sampaikan ke Pak Menteri Sosial,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/9).
Lili menuturkan pengaduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta. Disusul kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mayoritas pengaduan, terang dia, terkait pelapor yang tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar.
“Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak mencapai 500 adalah keluhan tentang tidak menerima bantuan padahal telah melakukan pendaftaran,” ujarnya.
KPK, lanjut Lili, meminta Juliari agar lebih memperhatikan persoalan validasi data. Sebab, hal tersebut penting untuk memastikan penerima yang berhak dan mencegah keluhan yang sama.
Mantan pejabat LPSK ini juga meminta Kementerian Sosial agar bisa bersinergi terkait aplikasi Jaga Bansos milik KPK.
“Kami sarankan kepada menteri dan jajaran bagaimana mengukur koneksi atau salah satu yang bisa bertugas ikut awasi Jaga Bansos sehingga keluhan bisa langsung ditindaklanjuti. Tidak terlalu lama tunggu diselesaikan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juliari meminta lembaga antirasuah agar mengawasi tata kelola serta penyaluran bantuan dan perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19.
Kata dia, upaya tersebut dilakukan guna menghindari penyimpangan anggaran di masa pandemi yang mencapai Rp127 Triliun.
“Sesuai perintah Presiden dalam rangka penyerapan anggaran tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah tentu di antaranya KPK,” tandasnya.
