BANDA ACEH – Walikota Banda Aceh periode lalu, Illiza Sa’aduddin Djamal dinilai sebagai orang yang harus bertanggung jawab penuh terkait pembangunan IPAL Gampong Pande. Pasalnya, penentuan titik lokasi pembangunan IPAL digampong Pande ditentukan oleh Walikota Periode lalu.
“Walikota Banda Aceh periode lalu, Illiza Sa’aduddin Djamal adalah orang yang paling bertanggung jawab karena pembangunan IPAL itu sudah dilakukan pada tahun 2016 dan titik lokasi pembangunannya di Gampong Pande sudah ditetapkan pada tahun 2015,”ungkap pengamat sosial dan politik Aceh, Razikin kepada media ini, Kamis (25/03/2021).
Menurutnya, pada tahun 2016 dilaksanakan pembangunan, pada saat pembangunan ditemukan ada situs sejarah, namun tetap dilanjutkan hingga progres melebihi 50-60%. Jadi, Illiza harus bertanggung jawab penuh bukan malah lempar bola api, cuci tangan apa lagi buang badan seperti saat ini.
“Hal yang perlu dicatat oleh semua pihak agar tidak terjadi tumpang tindih opini, justru pada tahun 2017 pergantian kepemimpinan, Walikota Aminullah lah yang telah berupaya menghentikan terlebih dahulu. Meminta Yayasan Wansa yang dipimpin Dr Husani melakukan pemetaan terlebih dahulu. Itu juga bagian untuk menghindari dan menjaga situs sejarah,”kata pria yang akrab disapa Razi itu.
Bahkan, lanjut Razi, sejak dihentikan 2017-2020 tidak ada pembangunan IPAL itu sama sekali.
“Bahkan mirisnya lagi, lembaga swadaya masyarakat atau kelompok yang mengatakan peduli sejarah tidak ada satupun yang mengajukan permohonan penelitian ke BPCB terkait penetapan situs tersebut sebagai cagar budaya. Ini adalah fakta,” tegasnya.
Bahkan dalam kondisi seperti ini, tambah Razi, sudah seyogyanya Illiza Sa’aduddin Djamal yang saat ini anggota DPR RI dari Aceh menebus kesalahannya di masa lalu dengan membahas persoalan IPAL ini dengan kementerian. Apalagi, anggaran pembangunan IPAL ini bersumber dari APBN.
Mirisnya lagi, kata dia, keinginan kementerian PUPR untuk membangun IPAL di titik yang diusulkan Illiza tempo hari yakni Gampong Pande bisa saja akan terus dilakukan kementerian PUPR, atau berdampak ke pembangunan lainnya yang berkaitan dengan kementerian terkait.
“Untuk itu, Illiza sebagai Walikota periode lalu harus menyelesaikan persoalan yang sudah dibuatnya di periode sebelumnya. Apalagi pembangunan itu sudah mencapai progres hampir 70% dan sudah sekian tahun dihentikan, tentunya kementerian PUPR akan sulit menerima alasan tidak melanjutkan.”
“Selain anggota DPR RI komisi X yang juga membidangi budaya, Illiza juga sekretaris Forbes DPR dan DPD RI tentunya harus segera melakukan langkah-langkah kongkret, apalagi yang melakukan pembangunan IPAL ini kementerian PUPR. Jika tidak, maka patut diduga Illiza sengaja lari dari kesalahan dan tanggung jawabnya. Bahkan sejak 2019 lalu diamanahkan sebagai anggota komisi X DPR RI Illiza tak pernah meminta agar BPCB maupun TACB segera melakukan penelitian/survei dan pendaftaran cagar budaya, padahal itu bagian tupoksinya di komisi X DPR RI,”jelasnya.
Razi juga menyebutkan bahwa pada 2021, kementerian meminta penjelasan ke Walikota Aminullah, lalu Walikota meminta agar kalau pembangunan dilakukan harus memenuhi syarat sesuai dengan penelitian Yayasan Wansa bahkan harus melibatkan tim BPCB. Intinya, pembangunan masa pemerintahan masa Aminullah belum sama sekali dilakukan.
“Pada 2021 dan 2022 bahkan pemko sudah mengalokasikan anggaran untuk pemugaran situs sejarah. Bukan kah ini bagian penting sebagai bentuk kepedulian terhadap situs sejarah,” ujarnya.
