Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pejabat di Aceh mulai dari beberapa hari yang lalu. Penyelidikan itu dilakukan di salah satu gedung pemerintah di jalan Lampineung, Banda Aceh.
Penyelidikan oleh KPK ini terkait kebijakan anggaran Pemerintah Aceh di antaranya, pengadaan kapal penumpang (Aceh Hebat), pembangunan jalan dengan skema multiyears, bantuan hibah dan bansos serta anggaran refocusing masa pandemi.
Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan, banyak kebijakan anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh berpotensi bermasalah yang dapat merugikan keuangan negara atau dapat menguntungkan para penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Aceh.
MaTA meminta KPK wajib menjalankan tranparansi dalam penyelidikan terbuka di Aceh ini sehingga publik mendapat informasi yang benar dan utuh.
“Proses penyelidikan terbuka ini bukan hanya satu kasus, tapi banyak kasus. KPK harus lebih transparan kepada publik, artinya proses yang sedang berjalan ini ada mulai dari awal dan akhirnya, artinya harus tuntas,” kata Alfian kepada Merdeka.com, Selasa (22/6).
Dia menyebut, penyelidikan terbuka oleh KPK itu perlu di kawal secara serius. Hal tersebut untuk menghindari ‘negosiasi’.
Kekhawatiran itu sangat mendasar berdasarkan pengalaman KPK beberapa waktu lalu dalam menangani kasus kepala daerah kabupaten Tanjung Balai.
Oknum penyedik KPK mencari keuntungan dengan kasus yang sedang ditangani. Sementara pimpinan KPK diduga melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang berpekara, padahal secara kode etik di lembaga antirasuah itu di larang keras, dan merupakan pelanggaran berat.
“Hal ini jangan sampai terjadi dalam penyelidikan yang sedang dilakukan KPK di Aceh,” tegas Alfian.
