GAZA – Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengutuk kesepakatan pertahanan yang baru-baru ini ditandatangani antara Israel dan Maroko . Kesepakatan ini meletakkan dasar untuk kerja sama keamanan, pembagian data intelijen, dan penjualan senjata di masa depan.
“Kami berharap Kerajaan Maroko, yang mengetuai Komite Al Quds, tidak akan mengambil langkah berbahaya ini mengingat tindakan rasis yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Pengabaiannya terhadap semua perjanjian damai, penolakannya terhadap negosiasi dan keduanya. -solusi negara dan penerapan kebijakan fait accompli,” sebut pernyataan PLO, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (27/11/2021).
Menurut pernyataan tersebut, pembangunan permukiman lanjutan dan pemindahan paksa warga Palestina di Yerusalem yang diduduki, pencaplokan bertahap tanah Palestina, dan perusakan identitas Arab dan Islam Yerusalem dan kesuciannya adalah alasan mengapa Maroko seharusnya tidak menandatangani kesepakatan itu.
“Kesepakatan ini merupakan penyimpangan dari apa yang ditetapkan dalam KTT Liga Arab, konsensus Arab dan Inisiatif Perdamaian Arab,” tambah pernyataan tersebut. Komite Eksekutif PLO juga menekankan bahwa kesepakatan itu berbahaya bagi keamanan nasional Arab dan kepentingan bangsa Arab.
Sementara itu, Presiden Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, Dr Ahmad Al-Raysuni, juga turut mengecam keras hubungan Maroko-Israel. “Maroko saat ini berada di persimpangan jalan. Hubungan Maroko dengan musuh Zionis tidak seperti yang kami katakan setahun yang lalu – hanya pengakuan negara perampas sebagai imbalan atas pengakuan AS atas kedaulatan Maroko atas wilayahnya,” tegas al-Raysuni.
“Masalahnya tidak lagi seperti yang dikatakan, tetapi (Maroko) saat ini benar-benar tenggelam dalam cinta terlarang dengan musuh Zionis dan membuka semua pintu untuk itu: kesepakatan komprehensif, kunjungan berturut-turut, dan invasi Zionis yang merusak,” lanjutnya.
Al-Raysuni menegaskan bahwa Maroko memiliki kemampuan militer dan intelijen yang kuat, dan banyak negara menawarkan layanan mereka untuk itu. Oleh karena itu, Al-Raysuni mempertanyakan: “Apa yang bisa ditawarkan musuh Zionis di bidang ini selain penetrasi, implikasi, pembelian pejabat, dan kerja sama?”
