Banda Aceh – Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS-Aceh) resmi didaftarkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi Aceh pada Hari Kamis 25 November lalu.
Proses pendaftaran partai lokal baru yang disingkat PAS Aceh ini dihadiri sejumlah pengurus harian PAS seperti Tu H. Bulqaini Tanjungan selaku Ketua Majelis Pimpinan Pusat, Tgk H. Muhammad Zikri selaku sekjend, Tgk. H. Muhammad Nizar selaku bendahara.
Informasi ini disampaikan Sekjend PAS Aceh, Muhammad Zikri melalui keterangan pers ke media pada Rabu, 1 Desember 2021 di Banda Aceh.
Muhammad Zikri mengatakan, sejumlah pengurus harian lainnya juga hadir dalam pendaftaran ini seperti Tgk Jamaluddin, Dr. Tgk. Sirajuddin Saman, MA, Ust Umar Rafsanjani, Lc, MA, Tgk. Maimun, Tgk. Hamdan Budiman dan Fauziannur. Selain itu juga dihadiri salah satu anggota Majelis Mustasyar PAS Aceh yaitu Tgk. H. Rasyidin Ahmad yang akrab disapa Waled Nura.
Muhammad Zikri mengungkapkan bahwa proses pendaftaran ini mendapat sambutan yang hangat dan bersahabat dari Kanwil Menkumham Aceh yang menyambut kedatangan sejumlah pengurus harian MPP PAS Aceh.
“Kehadiran rombongan pengurus harian Partai Adil Sejahtera Aceh disambut hangat oleh Kepala Kanwil Menkumham. Kemudian langsung di arahkan ke ruang media center. Lalu KaKanwil membuka acara serta menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan aturan di Kemenkumham,” ujar Muhammad Zikri.
Selanjutnya, tambah Muhammad Zikri, Kakanwil memberikan kesempatan kepada Pengurus MPP PAS Aceh untuk menyampaikan beberapa hal, berdiskusi dengan para pengurus dan lalu diakhiri dengan penyerahan semua persyaratan pendaftaran partai yang dibutuhkan di Kanwil Kemenkumham.
Teungku Zikri juga menyebutkan, bahwa setelah pendaftaran PAS Aceh di Kanwil Kemenkumham Aceh, hingga saat ini Majelis Pengurusan Wilayah (MPW) PAS se Aceh juga sudah mendaftar ke Kesbangpol masing-masing Kabupaten/kota di Aceh dan memiliki Kantor sendiri di tingkat kab/kota dan kecamatan.
Sementara itu, Ketua Umum PAS Aceh, Tu Bulqaini Tanjungan menyampaikan bahwa desain partai “PAS Aceh” ini sepenuhnya menjadikan para ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam seluruh proses pengambilan kebijakan.
Hal ini, kata Tu Bulqaini, dilakukan supaya kerja-kerja politik di Aceh ini dapat sejalan dengan visi misi Islam untuk melahirkan kepemimpinan yang adil serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh sesuai dengan ajaran Islam yang diyakini masyarakat Aceh.
“PAS Aceh hadir sebagai partai politik lokal yang Rahmatan Lil ‘Alamin. Kita akan menjadi teman untuk semua karena kehadiran kita tidak untuk mencari lawan. Kita hadir untuk berlomba-lomba dalam kebaikan bersama-sama, berkontribusi memperbaiki keadaan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik,” ujar ulama yang juga pimpinan Dayah Markaz Ishlah Al-Aziziyah Banda Aceh ini.
Tu Bulqaini juga mengatakan, bahwa struktur PAS Aceh menjadikan para ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi partai dan dimana pengurus harian adalah sebagai pelaksana.
“Hasil dialog panjang kita selama ini menyimpulkan inilah konsep yang tepat untuk Aceh sebagian wilayah yang berlaku Syari’at Islam. Kita berharap Allah akan memberkahi perjuangan ini dan PAS Aceh nantinya dapat lulus verifikasi faktual dan sah menjadi peserta pemilu di Aceh,” kata Tu Bulqaini.
