Jakarta – Pengadilan Niaga Paris mendenda Apple lebih dari 1 juta euro (Rp16 miliar) karena memaksakan klausul komersial berlebihan pada pengembang aplikasi Prancis untuk akses ke App Store mereka.
Putusan itu, seperti dilaporkan Reuters Selasa, 20 Desember 2022, mengatakan tidak perlu memerintahkan Apple, yang memiliki nilai pasar sekitar $2,1 triliun, untuk mengubah klausul App Store karena akan diatur dalam Undang-Undang Pasar Digital Uni Eropa yang akan datang.
Meskipun nilainya kecil dibandingkan dengan keuntungan besar yang dihasilkan Apple, denda pengadilan Paris adalah tanda lain dari tekanan hukum yang dihadapi Apple untuk melonggarkan cengkeramannya atas App Store, sejauh ini satu-satunya pintu gerbang bagi pengembang aplikasi alternatif untuk mengakses pelanggan.
Seorang juru bicara Apple mengatakan, perusahaan AS akan meninjau keputusan tersebut dan percaya “di pasar yang dinamis dan kompetitif di mana inovasi dapat berkembang.”
“Melalui App Store, kami telah membantu pengembang Perancis dari berbagai ukuran berbagi hasrat dan kreativitas mereka dengan pengguna di seluruh dunia sekaligus menciptakan tempat yang aman dan tepercaya bagi pelanggan,” kata juru bicara itu.
Apple menghadapi pengawasan antimonopoli yang meningkat atas praktik kontraknya setelah adopsi undang-undang UE baru yang menargetkan apa yang disebut “penjaga gerbang” digital online – perusahaan teknologi yang platform dan perangkat lunaknya menjadi tidak dapat dihindari untuk perusahaan digital yang lebih kecil.
Digital Markets Act (DMA) secara khusus akan memaksa Apple dan sesama raksasa teknologi Google untuk menyediakan ruang bagi toko aplikasi pihak ketiga di perangkat iOS dan Android masing-masing. DMA mulai berlaku pada 1 November dan sekarang ada tahap implementasi enam bulan sebelum mulai diterapkan sebagian besar mulai 2 Mei 2023.
