BANDA ACEH – Mantan anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, turut mengomentari polemic yang sedang berlangsung di DPR Aceh.
“Saya harus mengatakan, bahwa praktik sistem partai hegemonik adalah mimpi buruk dalam kehidupan demokrasi Indonesia di masa Orde baru,” kata Ghazali Abbas Adan dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi atjehwatch.com, Selasa 7 Januari 2020.
Menurutnya, dalam masa kelam politik Orde baru terkenal dengan praktik sistem partai politik hegemoni (the hegemonic party systems), yakni disain politik mayoritas tunggal (single manjority), apakah dengan partai tunggal atau marger (koalisi) beberapa partai politik, dengan demikian sipemilik single manjority dapat dengan mudah memiliki instrumen politik untuk mendapatkan apa saja yang ditarget dan diinginkannya.
Kata Ghazali, di Aceh negeri syariat Islam dengan rupa-rupa kekhususan masih seperti yang terlihat saat ini, berkaitan dengan alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum terbentuk.
“Dari fakta ini harapan saya, dan saya yakin juga harapan seluruh rakyat Aceh niscaya wakil-wakil pilihan yang cerdas-cerdas dan amanah sebagai pengemban amanah rakyat di parlemen Aceh segera pastikan ada AKD dan dengan segera pula program aksi dan kiprah pro-rakyat anggota parlemen Aceh menjadi kenyataan demi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup rakyat banyak di seluruh tanah Aceh.”
“Harapan saya dan juga rakyat Aceh niscaya dalam kehidupan berparlemen di Aceh, wabil khusus DPRA adanya kebersamaan, kolektif kolegial, baik pimpinan dan segenap Anggota DPRA yang terhormat, berakhlak mulia dan amanah, apapun suku, asal partai politik dan fraksi di DPRA.”
“Apabila almukarramun walmuhtaramun anggota DPRA sependapat dengan saya bahwa sistem kepartaian hegemonik tidak sesuai dengan semangat kehidupan demokrasi, berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan firman dan doktrin Allah surah al-Maidah ayat 2 tersebut, maka di DPRA tidak ada budaya mutlak- mutlakan/rakus-rakusan. Untuk itu tinggalkan praktik politik hegemoni, dengan tujuan utama niscaya ada kebersamaan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat banyak di seluru tanah Aceh,” katanya lagi. []
