BANDA ACEH – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (Jasa) meminta kepada Plt Gubernur yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Aceh agar jangan lagi mengganggu DPRA dengan melakukan politik belah bambu. Katanya, mengganggu DPRA sama artinya dengan menghambat kinerja dewan.
“Plt Gubernur jangan lagi menganggu DPRA. Biarkan dewan bekerja untuk rakyat, jangan dihambat-hambat,” kata Jubir Jasa, Zulfikar.
Selama ini, pihaknya melihat ada indikasi kuat Plt Gubernur ingin mengobrak-abrik dewan, dengan memerintahkan partainya melakukan manuver saat penetapan alat kelengkapan dewan yang kemudian menyebabkan terjadinya kericuhan.
Akibatnya, dewan sibuk dengan kekisruhan antar sesama mereka sehingga lupa mengawasi kinerja pemerintah yang sebenarnya merupakan tugas pokok anggota dewan.
“Apalagi dalam anggaran APBA 2020 ini banyak belanja yang tidak pro terhadap rakyat,” kata Zulfikar.
Plt Gubernur lanjut Zulfikar, seharusnya fokus mengatasi kemiskinan di Aceh karena saat ini Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
“Urus saja urusan eksekutif, jangan sibuk ikut campur urusan legislatif,” ujar Zulfikar.
Karena itu, pihaknya mengangap langkah Ketua DPRA yang dengan tegas menetapkan personalia AKD pada Jumat lalu merupakan keputusan yang paling tepat.
Seterusnya, Jasa juga meminta DPRA agar segera merumuskan dan memanggil mitra kerja terkait serta membedah DPA APBA 2020 yang banyak terdapat kejanggalan.
“Kalau nanti ada temuan laporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat. Bila perlu, ajukan interpelasi karena kinerja Pemerintah Aceh ini sangat buruk,” ujar Zulfikar.
