Jakarta – Seorang anggota TNI diamankan karena diduga menganiaya seorang pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI).
Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel Cpm. Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan awalnya pihaknya yang menyelidiki laporan dugaan penganiayaan itu. Kemudian, diketahui anggota yang diduga melakukan penganiayaan adalah anggota TNI AU.
“Sudah kami lidik, pelakunya anggota TNI AU,” kata Bey lewat pesan singkat, Minggu (17/12).
Saat ini proses hukum dilakukan oleh Satpom Lanud Halim Perdanakusuma. Bey menuturkan motif penganiayaan karena perselisihan di jalan raya.
“Motifnya perselisihan di jalan raya,” ujar dia.
Diberitakan Antara, sebelumnya seorang pengurus KAMMI bernama Rizki Agus Saputra melaporkan oknum TNI yang diduga melakukan penganiayaan kepada dirinya.
“Saya sudah melaporkan secara resmi ke Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta Detasemen Polisi Militer Jaya/2, Jumat (15/12) malam,” kata Rizki.
Ia menceritakan peristiwa itu bermula saat dirinya hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ia merasa diikuti dari belakang.
Menurut Rizki, saat itu ada orang tidak dikenal membunyikan klakson dengan keras seolah ingin buru-buru mendahului.
Setelah mendahului Rizki, oknum TNI tersebut langsung menghadang motornya, lalu mengeluarkan kata-kata kasar.
Rizki terus mengelak, kejadian tersebut berulang sebanyak tiga kali. Ia mengaku tidak mau memperpanjang urusan, sebab curiga orang tersebut membawa senjata tajam.
“Saya buru-buru mau ke rumah, sebab istri masih dirawat, jadi saya mau pulang untuk makan, tiba-tiba saya diserang oknum tidak dikenal,” kata Rizki.
Tidak lama kemudian, ia langsung diterjang ke tepi jalan oleh oknum TNI dan rekannya. Seketika Rizki langsung membalas. Saat itu juga pengeroyokan tidak terelakan.
Rizki mengaku dicekik, ditendang, dipukul hingga bajunya robek. Ia sempat melakukan perlawanan, tetapi sia-sia karena mereka bertiga. Mereka terus memukulinya berulang kali. Masyarakat sekitar sempat melerai.
Rizki berharap kejadian itu sama sekali tak berkaitan dengan gerakan melaporkan kebocoran data ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
“Kalau benar, ini tindak pidana serius, karena tidak pantas aparat mengintimidasi masyarakat sipil, harus segera dituntaskan. TNI itu tugasnya melindungi masyarakat, bukan mengintimidasi apalagi sampai mengeroyok,” katanya.
