“Harus bergadang lagi malam ini,” tulis Agus.
“Piket malam.”
Padahal Ia bukan berstatus tentara, polisi ataupun Satuan Pengaman (Satpam) yang sedang melaksanakan tugas di malam hari. Agus hanya guru biasa.
“Tunggu air PDAM keluar. Biasanya mengalir malam hari, kalau gak dijaga ya gak kebagian. Airnya berlumpur,” tulisnya lagi di salah satu grup WA. Agus adalah warga Kota Banda Aceh.
Curhat Agus ini ternyata jadi pembahasaan serius bagi rekan-rekan senasib lainnya yang menetap di Kota Banda Aceh.
“Ie PDAM, hek ta bayeu tiep buleun, yang diteubiet angen,” tulis Fani, warga Kota Banda Aceh lainnya.
Keluhan kedua warga Kota Banda Aceh ini sebenarnya bukanlah berita baru. Persoalan air bersih merupakan persoalan serius di Banda Aceh usai Tsunami. Namun penanganannya tak kunjung membaik hingga 14 tahun lama.
Para politisi menjadikan membaikan infrastruktur dan pelayanan PDAM sebagai janji politik. Termasuk Aminullah pada Pilkada 2017 lalu.
“Saya akan menganggarkan Rp 30 miliar untuk PDAM Tirta Daroy agar penyaluran air bersih di seluruh Kota Banda Aceh berjalan lancar,” ujar Amin saat masih berstatus calon wali kota dalam kopi morning dengan para wartawan di Tower Premiun, 20 Januari 2017.
Ia laksana politisi sejati. Amin tahu benar cara memanfaatkan peluang. Dan benar saja, janji Amin ini ternyata sangat ampuh. Janji ini pula yang akhirnya mengantar Aminullah ke puncak pimpinan eksekutif di Kota Banda Aceh.
Di awal terpilih, Amin sempat membuat gebrakan dengan meninjau Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Daroy yang terletak di kawasan Lambaro, Aceh Besar, Senin 10 Juli 2017. Disertai dengan foto-foto di atas fasilitas penampungan air sejernih embun. Namun lain halnya dalam realisasi, hingga jelang tahun ketiga pemerintahnya, persoalan air bersih tak juga tuntas. Inilah persoalan yang dihadapi warga Kota Banda Aceh. Dua diantaranya adalah Agus dan Irfani.
Tak hanya persoalan air bersih yang menjadi janji kampanye Amin, sejumlah taman di Kota Banda Aceh juga terlihat layu. Beberapa tempat, terutama pasar, pengelolaan sampah juga bermasalah.
Banda Aceh juga sempat gagal mempertahankan Adipura di 2018. Padahal, sebelumnya Banda Aceh sempat meraih penghargaan Adipura ke 9 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi kegagalan ini dapat diperbaiki dengan meraih kembali Adipura pada 2019.
Dikutip dari berbagai media, Ketua Serikat Media Siber Indonesia, Hendro Saky, menilai Aminullah masih gagal menjawab persoalan warga kota.
“Sejak dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Banda Aceh periode 2017-2022, dan pada tanggal 8 Juli 2017, artinya sudah dua tahun kepemimpinan pasangan tersebut memimpin ibukota provinsi ini. Diakui, terdapat beberapa kemajuan yang dicapai oleh Pemko Banda Aceh, namun beberapa persoalan pelayanan dasar rakyat belum terjawab dalam dua tahun terakhir ini,” kata Ketua Serikat Media Siber Indonesia, Hendro Saky, Senin, 8 Juli 2019 lalu.
Persoalan tersebut, sebagaimana dikutip media, kata Hendro, di antaranya masalah pelayanan air bersih. Menurutnya masalah air bersih masih merupakan pekerjaan besar yang belum sama sekali mengalami kemajuan, baik dari sisi distribusi pelayanan berupa penyambungan baru, ataupun infrastuktur pendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat.
“Sehingga masalah air bersih masih menjadi keluhan terbesar bagi warta Kota banda Aceh. Dalam mewujudkan misi ini, SMSI menilai Aminullah Usman dan Zainal Arifin masih gagal memenuhi harapan warga kota,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Sekretaris SMSI, Akhiruddin, seperti dikutip juga dari berbagai media, di kesempatan yang sama juga menyorot kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah-Zainal. Dia menilai janji investasi dalam mengatasi persoalan energi, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang sempat digagas pemerintahan sebelumnya, hingga saat ini belum terwujud, dan masih berupa komitmen antara pemko Banda Aceh dan investor. Akibatnya, kata Akhiruddin, sebagai ibukota provinsi, ancaman kegelapan masih saja sering terjadi di daerah ini.
“Bicara janji Aminullah dan Zainal Arifin soal banjir dan genangan, hal ini sepertinya juga tidak terwujud, ini dapat kita lihat, jika hujan deras mengguyur kota Banda Aceh, dipastikan genangan air di sejumlah tempat terjadi, dan bahkan genangan tersebut memerlukan waktu yang lama untuk kering,” ujar Akhiruddin.
Dia mencontohkan ihwal tersebut seperti di kawasan Simpang Mesra yang kerap terjadi genangan, di kawasan Neusu, dan juga di ruas jalan lainnya.
Di sektor pariwisata, Pemerintah Kota Banda Aceh juga dinilai belum mampu menarik minat wisatawan. Bahkan, kata Akhiruddin, terjadi penurunan arus kedatangan wisatawan asing ke Banda Aceh sejak 2017 hingga 2019. Hal ini dapat dirujuk dari data yang dirilis BPS, dimana memperlihatkan trend penurunan jumlah kunjungan turis asing hingga 53 persen.
“Bicara investasi, dalam dua tahun terakhir, sebagai ibukota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, nyaris tidak ada investasi baru yang masuk ke Banda Aceh, baik sektor perhotelan, dan sektor pedagangan jasa lainnya,” katanya lagi.
Sebagai daerah yang mengandalkan perdagangan dan jasa, SMSI juga menilai pemerintahan Aminullah Usman dan Zainal Arifin gagal dalam menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD.
“Ini dapat kita lihat pada 2018. Target PAD sebesar Rp257 miliar, hanya mampu direalisasikan Rp229 miliar,” ujar Hendro.
Kembali ke Banda Aceh, Amin harusnya bergerak cepat jika tak ingin Banda Aceh mati rasa.
“Saat ini Banda Aceh justru terasa kota bola. Banyak event bola tapi prestasi masih minim. Kepala dinas terpaksa menunda rapat demi nonton bola. Tiketnya harus VIP,” kata Irwansyah, warga Kota Banda Aceh lainnya. []
